JAKARTA (beritatrans.com) - Pemerintah dalam hal ini Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli sudah perlu mengkaji ulang semua sistem, operasional dan kinerja segala instansi dan lembaga yang ada di pelabuhan khususnya Pelabuhan Tanjung Priok."Upaya mengkaji dan mereview kinerja Pelabuhan Tanjung Priok mendesak, karena berbagai alasan, seperti dwelling tima yang tinggi serta dugaan korupsi pengadaan mobile crane yang kini disidik Bareskrim Polri," kara Direktur Puskepi Sofyano Zakaria saat dikonfirmasi beritatrans.com di Jakarta, Selasa (1/9/2015).Semua itu, lanjut dia, menjadi pekerjaan rumah/ PR bagi Rizal Ramli sebagai Menko Maritim Dan Sumber Daya. "Kajian itu diperlukan untuk menata dan memperbaiki kinerja dan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok ke depan," sebut Sofyano.Sebagai pelabuhan nasional dan internasional, lanjut dia, Tanjung Priok merupakan pintu gerbang negeri ini. Sekitar 80 persen komoditas ekspor impor Indonesia dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Priok pula. Oleh karena itu, sistem dan tata kelola pelabuhan terbesar di Indonesia itu harus dibenahi sedemikian rupa. "Investor masuk ke Tanjung Priok harus tertarik bahkan ingin kembali untuk menanamkan modalnya di Indonesia," jelas Sofyano."Semangat melayani yang terbaik itulah yang harus dibangun di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Termasuk 18 instansi pemerintah yang ada di dalamnya," papar Sofyano.Oleh karena itu, tambah dia, segala pembiayaan di semua sektor yang ada menjadi efisien dan tidak memberatkan pengguna jasa pelabuhan itu sendiri. "First came, fisrt serve dan first out pula. Tentunya harus dengan biaya yang wajar dan efisien," tegas Sofyano.(helmi)