Angkasa Pura 2

Ke Serikat Pekerja, Komisi VI Bilang Akan Panggil Menteri BUMN Soal Dugaan Kongkalikong Perpanjangan Konsesi JICT

DermagaSelasa, 1 September 2015
tmp_12696-IMG-20150804-WA000-1796180065

JAKARTA (beritatrans.com) – Komisi VI DPR RI akan segera memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direksi PT. Pelindo II terkait dugaan kongkalikong dalam perpanjangan kontrak operator pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT).

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Herry Gunawan, Selasa (1/9). Bagi Herry, keinginan untuk memanggil para pejabat itu semakin menguat setelah ada pernyataan RJ Lino, Dirut Pelindo, yang dianggap arogan menantang Presiden Jokowi.

“Supaya lebih objektif, kita akan panggil untuk mempertanyakan apa yang terjadi sesungguhnya di Pelindo II,” kata Herry, Selasa (1/9).

Ada sejumlah keluhan yang akan diklarifikasi dalam pemanggilan itu. Pertama, tentunya terkait pengelolaan pelabuhan menyangkut kasus dwelling time (bongkar muat).

Masalah kedua adalah seperti yang dilaporkan Serikat Pekerja JICT ke Komisi VI DPR RI hari ini, terkait kontrak kepelabuhan. Intinya, DPR merasa aneh karena kontrak diperpanjang tak secara transparan.

“Harusnya ditunggu berakhir dulu tahun 2019, tapi sudah diperpanjang tahun 2017. Tentunya kita pertanyakan. Komisi VI akan panggil Dirut PT Pelindo II, RJ Lino sebagai penanaggung jawab otoritas pelabuhan,” kata Herry.

“Tapi sebelum panggil Lino, kita akan tanyakan kepada Menteri Rini terkait hasil pembicaraan dengan serikat pekerja ini agar bisa mengambil kebijakan yang lebih baik.”

Sementara Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Sofyan Hakim menjelaskan pihaknya sudah menyampaikan keluhan kepada DPR soal konsesi JICT yang seharusnya berakhir 2019, tapi kini sudah diperpanjang hingga 2039.

“Kita sebagai serikat pekerja menolak diperpanjang karena memang seharusnya ini bisa dikelola anak bangsa,” kata Nova.

Dia mengingatkan kembali sejarah. Saat krisis moneter 1998, salah satu kesepakatan dengan IMF adalah unit terminal peti kemas di Pelindo II, yang akhirmya berganti nama dengan Jakarta International container Terminal, dijual atau diprivatisasi selama 20 tahun. Sahamnya 51 persen dimiliki oleh Hutchison Port Holdings asal Hongkong.

“Sekarang ada proses perpanjangan hingga 2039 dan ini kami tolak,” tegasnya.

Dia berharap DPR bisa memaksa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN dan Direksi Pelindo, untuk mematuhi UU yang ada. Diharapkan DPR bisa mengingatkan Menteri Rini Soemarno membatalkan konsensi dimaksud.

“Kalaupun dilanjutkan, jangan main-main. Harga harus dipatuhi. Misalnya harga 215 juta dolar AS untuk 20 tahun ke depan. Padahal, tahun 1999, harga konsesinya 243 juta dolar AS,” jelasnya. (wilam).