Angkasa Pura 2

Puskepi: Bareskrim Polri Harus Profesional Sidik Kasus Mobile Crane Pelindo II

Aksi Polisi DermagaSelasa, 1 September 2015
tmp_17709-xlarge_FEB-ILA-ekbis-Banyak-Musuh_-Nama-RJ-Lino-Dicatut-di-Spanduk-Menteri-Maritim-RJ-Lino-saat-menemani-Jokowi-meninjau-pelabuhan-Tg.Priok-Antara-Foto586533254

JAKARTA (beritatrans.com) – Penggeledahan kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II oleh Bareskrim Polri yang dipermasalahkan caranya oleh Dirut Pelindo II RJ Lino, akan menimbulkan simpati publik terhadap Dirut Pelindo II. Tantangan bagi Bareskrim Polri untuk menyidik dan memproses kasus ini sesuai hukum yanh berlaku.

“Jika ternyata Bareskrim Polri tidak mampu membuktikan secara hukum bahwa penggeledahan tersebut tidak terbukti, maka tak akan mampu membawa kasus permainan pengadaan mobil crane di Pelindo II ke meja hijau,” kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria di Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Dikatakan, penyitaan dokumen dokumen dari ruang kerja Dirut Pelindo II oleh Bareskrim Polri secara psikologis juga mampu menimbulkan citra negatif terhadap Dirut Pelindo II.

“Hal ini akan menjadi bumerang terhadap Bareskrim Polri jika kemudian ternyata terbukti Dirut Pelindo II tidak terlibat dalam kasus pengadaan mobile crane yang dilakukan Pelindo II di tahun 2012 itu,” kata Sofyano mengingatkan.

Kemampuan dan prestasi RJ Lino dalam membesarkan Pelindo II sebagaimana yang pernah disampaikan ke media oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, dan Juga Wapres, JK.

Kepada media di Seoul, Korsel, tidak otomatis menjadi penghalang bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi di Pelindo II.

Penyidikan dan proses hukum, menurut Sofyano, harus tetap dilanjutkan dan harus mengacu kepada peraturan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada intervensi dari siapapun termasuk dari Presiden Jokowi atau Wapres JK sekalipun.

“Tentu publik berharap agar Presiden Jokowi atau Wapres JK atau menteri apapun tidak mengeluarkan pendapat yang bisa diartikan sebagai warning terselubung untuk tidak dilakukan nya penyidikan dan proses penegakan hukum oleh Polri,” jelas Sofyano.

Tidak Boleh Tergantung Individu

Adanya kekhawatiran beberapa pihak bahwa program Toll Laut bisa terhambat dengan ancaman untuk mundurnya RJ Lino sebegai Dirut Pelindo II kepada Presiden Jokowi.

Menurut Puskepi, Program toll laut Jokowi, tidak boleh bergantung kepada sosok atau individu tertentu dan harusnya tidak boleh terhambat dengan ada nya penyidikan dan proses hukum pada Pelindo II ataupun terhadap RJ Lino.

“Program Toll laut adalah program nasional Pemerintah yang seharusnya bergantung kepada kemampuan Pemerintah itu sendiri bukan terhadap sosok seseorang atau invidual tertentu,” tandas Sofyano.

Menurutnya, penanganan kasus dugaan adanya permainan dalam pengadaan mobile crane di Pelindo II harus nya bisa jadi golden moment bagi Pemerintah dan juga Penegak Hukum untuk menjadikan Pelabuhan sebagai pintu gerbang perekonomian.

“Dwelling Time bukan pula satu satunya masalah di pelabuhan yang bisa menghambat laju perekonomian,” kilah Sofyano.

Seperti halnya Mafia Migas disektor migas, maka bisnis di pelabuhan tidak tertutup pula dari kemungkinan adanya peran dan keberadaan Mafia Pelabuhan serta kartel kartel terselubung yang menguasai sektor sektor bisnis di pelabuhan.

“Masalah ini sudah barang tentu jadi penyebab timbulnya biaya tinggi yang pada akhirnya merugikan perekonomian nasional,” tegas Sofyano.(helmi)

loading...