Angkasa Pura 2

Pelindo II Kucurkan Rp50 Triliun Kembangkan Pelabuhan di Indonesia

DermagaKamis, 3 September 2015
pelindo

JAKARTA (beritatrans.com) — PT Pelindo II (Persero) siap menginvestasikan dana Rp40 triliun-Rp50 triliun hingga 2018 untuk membiayai proyek pengembangan dan pembangunan sejumlah pelabuhan di Tanah Air.

“Investasi berkisar Rp40triliun-Rp50 triliun, untuk mengembangkan lima pelabuhan, yaitu Pelabuhan Sorong, kanal Cikarang Bekasi Laut (BCL), Pelabuhan Tanjung Kijing, Pelabuhan Tanjung Carat, Pelabuhan Cirebon dan Pelabuhan Bojonegara,” kata Dirut Pelindo II RJ Lino, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (3/9).

Menurut Lino, proyek-proyek pengembangan kapasitas dan pembangunan pelabuhan itu ada yang dimulai tahun ini (2015) ada juga yang dimulai 2016, dengan masa pengerjaan rata-rata dua tahun.

Ia menjelaskan salah satu proyek yang akan memasuki masa pemasangan tiang pancang (ground breaking) pada Oktober 2015 adalah pembangunan Pelabuhan Sorong dengan investasi Rp3,5 triliun – Rp4 triliun.

“Luas dermaga dirancang mampu menampung kapasitas 1 juta TEUS. Pembebasan lahan sudah mencapai 75 persen, dengan kebutuhan lahan seluas 6.000 hektare,” ujar Lino seperti dilansir antaranews.com.

Kanal CBL
Selanjutnya pengembangan proyek kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) senilai Rp3,5 triliun mulai November 2015.

Proyek CBL yang memadukan terminal pelabuhan dengan pelabuhan darat (dryport) Cikarang ini mendesak guna mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok.

Sementara investasi di pelabuhan Tanjung Kijing yang akan memasuki masa “ground breaking” pada Desember 2015 ini, dibutuhkan dana sekitar Rp3 triliun untuk pengembangan pelabuhan pada lahan seluas 3.000-5.000 meter, dengan kapasitas bisa mencapai 500.000 TEUS.

Sedangkan investasi pengembangan pelabuhan Tanjung Carat, Palembang, mencapai sekitar Rp4 triliun, pengembangan Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Cirebon masing-masing sekitar Rp2 triliun.

Untuk membiayai investasi tersebut, ditambahkan Lino, perseroan akan menggunakan dana internal dan pinjaman dalam bentuk obligasi.

“Kami tidak akan menggunakan dana Pemerintah. Kami memiliki dana internal sekitar Rp19,5 triliun dalam bentuk “free cash”. Selebihnya kita butuh dana sekitar Rp20 triliun yang bersumber dari pinjaman bank, obligasi maupun kerja sama dengan investor,” ujar Lino. (fenty)