Angkasa Pura 2

Termasuk Mobile Crane Pelindo II

Puskepi: Siapapun Kabareskrim Polri Harus Usut Kasus Korupsi

Aksi Polisi DermagaJumat, 4 September 2015
tmp_17368-20150508_042500_harianterbit_bareskrim_polri2024690866

JAKARTA (beritatrans.com) – Mabes Polri khususnya penyidik Bareskrim harus membuktikan peran dan keberadaannya dengan menunjukan ke publik bahwa institusi ini bisa diandalkan untuk memerangi Korupsi di negeri ini.

“Polri khususnya Bareskrim Polri , harus mampu meyakinkan masyarakat negeri ini bahwa siapapun Kapolri dan Kabareskrim, Polri tetap mampu membuktikan bahwa penyidikan yang telah dan akan dilakukan akan terus berlanjut dan pasti berakhir di meja hijau dan tidak akan masuk kotak karena di intervensi oleh siapapun,” kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria di Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Ada dua kasus besar dan menarik simpati masyarakat, yaitu dugaan korusi pengadaan 10 mobile crane di Pelindo II dan korupsi di Pertamina Foundation. “Nilai kerugian negara mencapai ratusan muluar rupiah. Ini harus diusut tuntas dan pelakunya diseret ke meja hijau,” jelas Sofyano.

Jika terbukti penyidikan dan proses hukum yang telah dilakukan Bareskrim terhenti, menurut Puskepi, maka dukungan masyarakat kepada Polri akan sirna dengan sendirinya.

Selanjutnya KPK akan menjadi lembaga yang tetap dipercayai dan sangat diharapkan masyarakat sebagai lembaga yang konsisten memerangi korupsi di negeri ini,” kata Sofyano lagi.

Walau ada perintah Presiden Jokowi agar para penegak hukum tidak menimbulkan kegaduhan dalam mengusut kasus korupsi dan terkait kebijakan yang jangan dikriminalisasi.

“Tapi, Bareskrim Polri yang telah berpengalaman dalam menangani kasus tindak pidana dan tindak pidana. korupsi tentunya mampu menilai apa yang dimaksud Presiden dengan kebijakan tersebut,” sebut Sofyano.

Dikatakan, kegiatan pembangunan yang diputuskan sebagai suatu Kebijakan, dipahami publik sebagai suatu keputusan yang harus dijalankan, namun kebijakan tersebut bukan berarti tidak boleh disentuh oleh Hukum.

“Polri diyakini paham betul soal ini, jadi Polri dan para penegak hukum lainnya harus tetap memelototi setiap kegiatan yang diputuskan sebagai kebijakan itu,” papar dia.

Jangan Jadi Tameng

Kebijakan yang dimaksud Presiden itu jangan sampai dijadikan alat, tameng dan senjata bagi para koruptor untuk merampok uang rakyat dan negara ini karena mereka akan bebas dari jerat hukum.

“Karenanya Presiden Jokowi tidak perlu keukeuh menyatakan bahwa kebijakan tidak boleh dikriminalisasi,” tukas Sofyano.

Biarkan penegak hukum dan Hukum tetap mengawasi dan melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dengan demikian maka Jokowi akan menjadi Presiden yang mampu menunjukan keberpihakan terhadap pemberantasan Korupsi dinegeri ini.(helmi)

loading...