Soal Kereta Cepat, Darmin dan Rini Beda Suara

  • Oleh :

Sabtu, 05/Sep/2015 16:44 WIB


JAKARTA (beritatrans.com) -- Apa yang diungkap Menteri BUMN Rini Soewandi usai rapat membahas pembangunan High Speed train (HST) atau kereta cepat Jakarta-Bandung pekan lalu dikantor Presiden membuktikan tidak kompaknya Kabinet Kerja Jokowi.Setelah sebelumnya para menteri kompak ogah bicara dan menyerahkan penjelasan pemerintah soal pembangunan kereta cepat kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution. Kini Rini dan Darmin berbeda suara.Seperti yang diungkap Menteri BUMN Rini, bahwa keputusan pemerintah soal kereta cepat hanya akan diungkap Darmin. "Kami satu suara, biar Pak Darmin menjelaskan," begitu kata Rini usai rapat dengan Presiden Jokowi, pekan lalu.Namun Jumat kemarin Rini malah mengungkap bahwa pemerintah tetap membangun kereta cepat Jakarta-Bandung tapi tak menggaet investor asing.Menurut Rini, konsorsium BUMN yang akan menangani kereta cepat tersebut. Namun sebelum itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution sudah menyatakan bahwa pemerintah Indonesia membatalkan rencana pembangunan kereta cepat.Presiden Jokowi enggan membangun kereta cepat yang membutuhkan biaya besar. Jokowi malah akan membangun kereta berkecepatan medium dengan rute Jakarta-Surabaya.Selain itu, kata Jokowi, jarak Jakarta-Bandung yang dilalui oleh banyak stasiun tidak memungkinkan untuk pembangunan kereta api dengan kecepatan super.? Nah soal pernyataan Rini, Darmin mengaku belum mengetahui keinginan Menteri BUMN itu untuk tetap melanjutkan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung."Saya belum tahu omongannya Bu Rini bagaimana, nanti saya cek dulu," tutur Darmin.Akan tetapi, Menteri BUMN Rini Soemarno masih keukeuh proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu dibangun. Alasannya, kereta cepat dinilai dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan menciptakan kota baru antara Jakarta dan Bandung."Pemerintah sudah memutuskan bahwa kereta cepat perlu dan baik untuk dibangun demi mendorong ekonomi dan tercipta kota-kota baru antara Jakarta dan Bandung. Pemerintah tidak akan keluar jaminan untuk pinjaman. Proyek ini juga tidak akan mengeluarkan PMN maupun APBN," tegas Rini.(fenty)