Angkasa Pura 2

Tudingan Rizal Ramli Soal Mafia Token Listrik Harus Diusut Untuk Hindari Kegaduhan

EnergiSelasa, 8 September 2015
IMG-20150827-WA001

JAKARTA (beritatrans.com) – Tuduhan Menko Maritim Dan Sumber Daya Rizal Ramli tentang mafia pulsa listrik adalah tuduhan sangat serius karena bersumber dari seorang pejabat tinggi negara. RR sebagai Menko Maritim tentu punya data dan informasi yang falid dan aktual tentang apa yang disampaikannya karena jika tidak, tuduhan tersebut bisa menjadi fitnah.

“Tudingan RR ini harus ditindaklanjuti agar tak menimbulkan kegaduhan baru di negara ini,” pinta Direktur Energy Watch Indonesia Ferdinan Hutahaen di Jakarta, Selasa (8/9/2018).

PLN, lanjut dia, sebaiknya membuka data dan informasi kepada publik tentang tata cara perhitungan atau formula yang digunakan dalam menjual pulsa listrik/token.

“Komponen apa saja yang dimasukkan dalam penentuan harga sehingga lebih jelas dan transparan, berapa biaya administrasi, biaya materai, berapa pajak penerangan jalan dan berapa rupiah per KWH yang didapat rakyat sehingga masyarakat lebih mengerti,” kata Ferdinan.

Masalah ini, menurut dia, yang harus dibuka ke publik segera oleh PLN. Jika masih ada komponen lain yang harus dibayar masyarakat selain beberapa komponen diatas harus dibuka, sehingga jelas dan jernih.

Dengan penjelasan tesebut, papar Ferdinan, masyarakat akan tahu letak mafianya dimana, apakah dibiaya administrasi, biaya materai, pajak PJU dan lainya harus dijelaskan.

“Terlebih pajak PJU disetiap daerah berbeda besarnya sesuai PP 65 yang diijinkan antara 0- 10% dari biaya listrik. Ini harus dibuka segera supaya negara ini tidak gaduh setiap hari,” tegas Ferdinan.(helmi)

loading...