Angkasa Pura 2

Permenhub Kapal Wisata Asing

Kemudahan Izin Kapal Wisata, Asita: Harus Didukung Instansi Lain

Dermaga DestinasiRabu, 9 September 2015
Asnawi Bahar_1_ASITA

JAKARTA (beritatrans.com) – Pengusaha agen perjalanan wisata yang tergabung dalam asosiasi perusahaan perjalanan wisata Indonesia (Asita) menilai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang memudahkan bagi wisatawan yang menggunakan kapal wisata (cruiseship) berbendera asing merupakan kebijakan yang baik dan sudah selayaknya di dukung.

Tinggal bagaimana aspek pengawasannya, terutama oleh instansi lain, sehingga kemudahan itu memberikan dampak manfaat bagi perkembangan dunia pariwisata di Indonesia, khususnya wisata bahari.

“Kebijakan itu (Kementerian Perhubungan) sudah baik dan harus didukung. Tapi pengawasannya jangan dilupakan,” kata Ketua Umum Asita Asnaai Bahar kepada beritatrans.com dan Tabloid BeritaTrans di Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Menurut Asnawi Bahar, bila aturan yang baik itu sudah ditetapkan, maka selanjutnya harus diawasi dalam pelaksanaannya, terutama pengawasan di pelabuhan-pelabuhan yang akan menjadi tempat sandar kapal wisata dan singgahnya wisatawan.

“Soalnya, berdasarkan laporan yang masuk ke Asita, saat ini hampir di semua pelabuhan masih ada pungli (pungutan liar) oleh oknum – oknum tertentu di luar Kemenhub terhadap kapal-kapal wisata yang sandar,” kata Asnawi Bahar.

Menurutnya, saat ini hanya ada satu pelabuhan yang bebas pungli yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timu. Hal ini terjadi karena ada pengawasan langsung dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Asnawi Bahar yakin Permenhub itu dapat mendukung perkembangan wisata bahari di Indonesia. Syaratnya, para wisatawan yang berlayar menggunakan kapal wisata (cruiseship) atau yacht mau singgah dan turun di setiap pelabuhan singgah. Pasalnya bila mereka tetap di atas kapal, maka benefit dan nilai tambahnya bisa dinikmati juga oleh industri wisata di pelabuhan atau daerah yang menjadi persinggahan mereka.

“Kalau mereka hanya di atas kapal ya percuma saja. Keuntungannya hanya dinikmati oleh para pemilik kapal wisata asing saja. Sementara dampak ekonomi terhadap masyarakat atau daerah singgahnya tidak ada,” kata Asnawi Bahar.

Pengawasan langsung terhadap kapal-kapal wisata asing juga tetap harus dilakukan. Pasalnya, kata Asnawi Bahar, tidak sedikit kapal wisata asing yang nakal. Mereka banyak memanfaatkan izin masuk ke perairan Indonesia dengan melakukan hal-hal yang merugikan Indonesia. Misalnya membawa narkoba, trafficking, dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan yang pasti merugikan Indonesia seperti itu harus diantisipasi dengan pengawasan yang ketat, baik oleh Kementerian Pariwisata, Perhubungan, bea Cukai, imigrasi, TNI, Polri, dan instansi lainnya.

LUntuk itu, koordinasi dan kerja sama berbagai instansi dala hal pengawasan di lapangan harus dipererat dan ditingkatkan. Karena kelemahan kita selama ini adalah di aspek pengawasan di lapangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Capt. Bobby R Mamahit menginformasikan bahwa Menteri Perhubungan Ignasius Jona telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 121 Tahun 2015 Tentang Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing.

“Peraturan Menteri Perhubungan itu sudah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 20 Agustus 2015,” kata Capt. Bobby di Jakarta, Senin (31/8/2015).

Capt. Bobby menjelaskan, Permenhub nomor 121 ini merupakan komitmen Menteri Pehubungan terhadap program kerja Presiden Joko Widodo dalam mengembangkan pariwisata nasional dengan prioritas wisata bahari.

Melalui peraturan yang terdiri dari 8 pasal tersebut, Menteri Jonan menyatakan bahwa kapal pesiar atau cruiseship berbendera asing dapat mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata mulai dari pelabuhan asal di dalam negeri ke destinasi wisata, untuk kembali ke pelabuhan asal keberangkatan.

“Untuk saat ini Menteri Perhubungan hanya membuka lima pelabuhan yang dapat digunakan untuk embarkasi dan debarkasi kapal pesiar asing,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 6 Permenhub Nomor 121, kelima pelabuhan di atas adalah Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan), dan Pelabuhan Benoa (Bali). (aliy)

loading...