JAKARTA (beritatrans.com) - Mengukur negara maju atau tidak bukan dihitung dari banyaknya kendaraan pribadi. Apalagi jika kendaraan pribadi justru membuat kemacetan kian parah, yang terjadi justru kontraproduktif."Setidaknya ada tiga masalah transportasi di Indonesia, yaiti 1) kekurangan infrastruktur dan sarana transportasi umum (public transport), 2) tidak ada sistem yang bisa mengerem penggunaan kendaraan pribadi (private cars), dan 3) pemanjaan terhadap prasarana private cars," kata pakar transportasi Unika Soegijopranoto Semarang, Djoko Setijowarno, ST, MT kepada beritatrans.com di Jakarta, kemarin.Manurutnya, masalah ini yang harus segera dipikirkan jalan keluarnya, karena pasti lambat laun akan berpengaruh pada percepatan terjadinya krisis energi, pangan dan air. Sementara, lanjut dia, banyak kepala daerah tidak begitu nafsu mengurus transportasi di daerahnya. Selain banyak kendala yang akan dihadapi, juga tidak menyisakan uang besar.Akibatnya, papar Djokon program transportasi tidak menarik bagi calon kepala daerah untuk materi kampanye. Jadi, warga jangan berharap banyak perubahan drastis kondisi transportasi di daerah."Padahal makin buruk layanan transportasi akan memicu munculnya sejumlah persoalan lain, seperti kerugian sosial ekonomi," papar Djoko. Salah satu contohnya, tambah dia, Kota Jakarta yang diperkirakan mengalami kerugian akibat kemacetan senilai Rp68,2 triliun per tahun yang setara dengan APBD-nya.Di saat masa kampanye pilkada serentak, mestinya sebagai momentum para calon walikota membuat program transportasi yang ditawarkan pada warga. "Salah satunya adalah dengan menyehatkan transportasi umum agar digemari warga," terang Djoko.Membangun fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda yang bermartabat dan ramah lingkungan adalah dambaan masyarakat.Namun yang terjadi adalah angkot yang hanya digunakan untuk memasang alat peraga kampanye (foto calon). Parkir menurut Djoko hanya menjadi ajang bagi kavling dengan pendukung jika menang. Yang sejatinya, parkir dapat menjadi instrumen pengendali peredaran kendaraan pribadi."Sayang, tak satupun calon kepala daerah yang serius mengusung program transportasi di daerahnya," tegas Djoko.(helmi)