Angkasa Pura 2

Harga Avtur Pertamina Bisa Diselesaikan Di Ruang Rapat

Bandara KokpitMinggu, 13 September 2015
Ferdinan Hutahaen

JAKARTA (beritatrans.com) – Pernyataan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tentang harga jual avtur yang lebih mahal bahkan lebih mahal dari produsen lain adalah memang benar. Namun Menhub Jonan semestinya tahu lebih dulu mengapa harga avtur tersebut lebih mahal. Banyak faktor yang mempengaruhi harga jual avtur itu, termasuk pajak dan pungutan lain yang dilakukan oleh operator bandara di Tanah Air.

“Dengan demikian, Menhub Jonan tidak perlu kritik-kritik di luar melalui media, langsung kejantung masalah, selesaikan dengan kerja konkret sehingga tidak terkesan lingkaran pejabat kita sekarang sedang berlomba cari popularitas dengan pencitraan,” kata Direktur Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinan Hutahaen di Jakarta, Minggu (13/9/2015).

Tidak perlu, lanjut dia, Pemerintah mengkritik pemerintah di ruang public. Semua bisa diselesaikan di ruang rapat kabinet bukan diumbar kepublik. Jangan seolah Pertamina yang berbisnis tidak benar menjual harga avtur lebih tinggi. “Padahal penyebabnya di Pemerintah sendiri,” jelas Ferdinan.

Menhub Jonan, menurutnya perlu mencari tahu penyebab mahalnya avtur produksi Pertamina. Salah satunya adalah adanya fee charge Angkasa Pura kepada Pertamina atas penjualan avtur dibandara. Fee charge ini tidak kecil, padahal mestinya Angkasa Pura tidak perlu mengutip fee dari Pertamina supaya bisa menekan harga jual avtur.

PT Angkasa Pura yang secara teknis dibawah Menhub, menurut Ferdinan, seharusnya ditegur supaya menghapus fee tersebut. Yang kedua adalah, kilang Pertamina yang sudah tua, sehingga biaya produksi avtur jadi lebih mahal.

Inilah, tambah Ferdinan dua masalah pokok penyebab mahalnya avtur Pertamina yang mestinya diselesaikan oleh Pemerintah dan tidak akan bisa hanya diselesaikan oleh Pertamina.

Namun demikian, papar Ferdinan, andaikan Menhub Jonan ingin membuka persaingan di bisnis ini terhadap swasta, itu ide yang sangat bagus. Akan tetapi pesaing bisnis ini harus juga menyebar diseluruh bandara di wilayah NKRI bukan hanya pada bandara besar di kota besar supaya persaingannya adil.

“Masalah itu yang harus dilakukan MenhubJonan, sebagai regulator bukan lagi mengumbar masalah Pemerintah keruang publik. Paling tidak, pemerintah harus kompak. Jangan sampai kementerian tertrentu menggenjo penerimaan sedang kesalahan ditimpakan ke pihak lain termasuk BUMN yang ditugaskan oleh Negara. Jika mau, semua ini bisa diselesaikan di ruang rapat, bukan di buka ke ranah publik,” tandas Ferdinan.(helmi)