Angkasa Pura 2

Sofyano: Harga BBM Perkapalan Juga Mahal, Bukan Hanya Avtur

Dermaga Energi KokpitSenin, 14 September 2015
tmp_7842-Aktivitas-bongkar-muat-petikemas-di-Pelabuhan-Tanjung-Priok-Firmanto-Hanggoro537527084

JAKARTA (beritatrans.com) – Presiden Jokowi perlu mengetahui bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal kapal laut (marines fuel) yang dijual di Indonesia juga mahal. Harga BBM marines yang dijual di pelabuhan-pelabuhan laut di negeri ini menjadi mahal karena dikenakan pajak pertambahan nilai (Ppn) 10% dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 15%.

“Akibatnya, banyak kapal-kapal asing selalu membeli BBM dari Singapura dibandingkan mengisi bunker di Indonesia seperti Pelabuhan Tanjung priok Jakarta misalnya,” kritik pengamat energi Sofyano Zakaria di Jakarta, Senin (14/9/2015).

Menurutnya, pembelian BBM untuk kapal-kapal laut di Indonesia jumlahnya lebih besar dibandinkan volume pembelian avtur yang dibeli untuk pesawat udara di Tanah Air.

Mencermati kondisi ini, Sofyano menyarankan, seharusnya Presiden Jokowi juga mememinta agar harga BBM marine diturunkan. “Salah satu caranya adalah dengan mengambil langkah pasti dengan menghapus PPn dan PBBKB,” jelas Sofyano saat dikonfirmasi beritatrans.com.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, papar Sofyano, mengapa Presiden Jokowi hanya tertarik meminta harga avtur saja yang diturunkan. Padahal, moda angkutan laut merupakan tulang punggung angkutan logistic nasional. “Hampir 90% komoditas ekspor impor nasional diangkut dengan kapal laut,” papar Sofyano.

Jika harga BBM perkapalan lebih mahal, tambah dia, implikasinya jelas, biaya operasi kapal juga naik dan mahal. Semua itu pasti akan berimbas ke biaya freight yang tinggi sehingga harga barang dan jasa di Indonesia kalah bersaing di pasar global,” kilah Sofyano.

“Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara harus adil. Jangan hanya memikirkan penurunan harga avtur tapi juga BBM perkapalan. Terlusuri sebab-sebabnya dan jika semua itu bersumber di Pemerintah sendiri harus berani mengambil tindakan yang tepat dan menguntungkan semua pihak,” urai Direktur Puskepi ini.

“Kini saatnya untuk menghilangkan semua pungutan BBM yang tak prinsipil, sehingga mampu menekan harga BBM di dalam negeri. Implikasinya akan menurunkan biaya logistik nasional, yang kini bertengger di angka 24% dari produk domestic bruto (PDB) Indonesia,” tegas Sofyano.(helmi)

loading...