Angkasa Pura 2

Menteri LHK Kontrol Perusahaan Pembakar Lahan

Lingkungan & KehutananSelasa, 15 September 2015
menteri siti

JAKARTA (beritatrans.com) — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan pihaknya terus mengontrol pengusaha pembakar lahan dan mengawal proses hukum yang sudah berjalan.

“Kontrol terhadap pengusaha yang diketahui membakar lahan terus dilakukan. Dan kita lakukan juga untuk pembekuan ijinnya,” ujar Menteri LHK, kemarin.

Ia mengatakan proses hukum yang sedang diselesaikan oleh LHK bersifat pidana dan perdata oleh Polri.

“LHK juga berwenang mencabut dan membekukan perusahaan yang terbukti terindikasi membakar lahan dengan sengaja,” kata menteri saat memantau kebakaran di areal perkebunan yang berdekatan dengan Taman Nasional Gunung Ciremai, Sabtu lalu.

Menteri juga menyebut pihaknya mendorong dilakukannya revisi terhadap UU. No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya masih mengizinkan pembakaran lahan oleh masyarakat.

Hal itu, menurut Menteri LHK, ditengarai menjadi salah satu penyebab kejadian kebakaran lahan dan hutan yang selalu berulang selama 18 tahun terakhir.

“UU itu perlu direvisi sebagai bagian dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Dalam penjelasan Pasal 69 ayat 2 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan, pembakaran lahan diperbolehkan dengan luas maksimal 2 hektare (ha).

Namun, pada kenyataannya pembakaran kerap tak terkontrol sementara kewajiban membuat sekat bakar tak dilakukan yang membuat api merembet kemana-mana.

Membakar Lebih Murah
Menurut Menteri Siti alternatif membakar untuk membuka lahan dikarenakan cara tersebut sangat murah dan terjangkau oleh masyarakat, jika menggunakan peralatan mekanis dana yang dibutuhkan untuk membuka lahan bisa Rp5 juta per hektar.

“Kalau dibakar paling hanya ratusan ribu rupiah untuk lahan berhektare-hektare,” ujarnya.

Sebagai solusi, pemerintah akan menyiapkan skema-skema insentif bagi masyarakat yang tidak membakar lahan, misalnya dengan menyediakan pembiayaan tanpa bunga atau membantu pembukaan lahan secara mekanis. “Insentifnya seperti apa nanti akan di detailkan,” katanya.

Siti juga mengungkapkan berdasarkan analisis citra satelit dan pantauan lapangan, kebakaran yang terjadi lebih banyak di wilayah perkebunan, meski demikian, dia menegaskan semua pemegang konsesi pengelolaan lahan wajib menjaga arealnya dari kebakaran.(fenty)