Angkasa Pura 2

Polemik Bandara Lebak Banten

Membangun Bandara Bukan Hanya Infrastruktur Tetapi Harus Melihat Ruang Udara

BandaraSelasa, 29 September 2015
jonan3

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Membangun bandara tak hanya persoalan ketersediaan lahan untuk infrastuktur bandara, tetapi juga harus melihat ruang udara yang tersedia. Jadi bayak faktor harus dipertimbangkan sekaligus disesuikan dengan Rencana Induk Pembangunan Bandara Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perhubungan.

“Jadi, calon nivestor bandara harus menghitung semua itu sekaligus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Begini, kami sudah kirim surat, kalau ini mau harus disesuaikan, ada persyaratannya. Ya harus dipenuhi,” ujar Menteri Perhubungan Ignasius Jonan seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Menurut Kemenhub, ruang udara di Lebak terbilang sempit karena ada Bandara Curug di sisi barat. Di sisi tenggara, ada Bandara Atang Sanjaya. Di timur, ada Bandara Rumpin. Di sebelah utara dan timur laut, itu wilayah Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.

Di sisi utara, lanjut Jonan, juga ada wilayah milik Arhanud (Artileri Pertahanan Udara TNI), tempat latihan militer untuk tembak-menembak. Sementara itu, di sisi selatan, ada daerah pegunungan dengan ketinggian bukit antara 5.000 kaki hingga 11.000 kaki.

Dengan keterbatasan ruang udara itu, Kemenhub meminta MRIS melakukan pengkajian lebih dalam, salah satunya penyesuaian arah landasan pacu (runway) sehingga tak mengganggu ruang udara bandara yang ada di sekitarnya. Meski runway diubah, Kemenhub tetap meyakini operasional bandara Lebak tak akan optimal.

Telanjur Beli Tanah

Yang menjadi masalah sekarang, selaku calon investor yaitu PT Maja Raya Indah Semesta (MRIS) selaku inisiator sekaligus calon pengembang bandara itu harus taat pada asas dan hukum yang berlaku.

MRIS selaku calon pengembang sudah telanjur melakukan pembebasan lahan. Data yang dihimpun pers menyebutkan anaka perusahan Lion Grup itu sudah membebaskan lahan sampai 1.500 hektar (ha) dari total 5.500 hektar lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bandara tersebut. Total biaya pembebasan 1.500 lahan itu mencapai Rp500 miliar.

Menhub Jonan tak mau ambil pusing. Bagi dia, pembangunan bandara tak hanya persoalan ketersediaan lahan untuk infrastuktur bandara, tetapi juga harus melihat ruang udara yang tersedia.

“Ya kalau telanjur beli tanah ya kenapa kok beli tanah dulu? Bandara itu bukan soal lokasi tanah saja, melainkan juga soal penataan ruang udara. Kan itu ada Bandara Curug, ada airspace-nya angkatan udara di Rumpin. Kan itu sudah di bagi ruang udaranya,” kata mantan Dirut KAI itu.

Meski begitu, Kemenhub menegaskan tak melarang pembangunan bandara di Lebak. Menurut Kemenhub, MRIS harus menanggung semua risiko apabila pembangunan bandara itu terus dilanjutkan. “Silakan kalau mau dilanjutkan (membangun bandara) itu, tapi tanggung sendiri resikonya,” tegas Menhub Jonan.(helmi/wahyu)

  • zaki

    BETUL PAK MENTERI, KAJIANNYA SANGAT MASUK AKAL,PESAWAT ITU BAWA NYAWA MANUSIA, HRS DIPERHITUNGKAN SECARA MATANG,