Angkasa Pura 2

Dirjen PSDKP Belawan Di Praperadilan Nakoda Kapal Silver Sea 2

Dermaga Kelautan & PerikananRabu, 7 Oktober 2015
20150814-_JUN8980

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, khususunya Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan dipraperadilan oleh nahkoda kapal MV Silver Sea 2, Yotin Kuarabiab melalui kuasanya hukumnya Hendri Rivai, 22 September 2015 lalu. Demikian diungkapkan Menteri Susi Pudjiastuti, Selasa (6/10/2015).

“Permohonan praperadilan perihal keabsahan penetapan tersangka Yotit Kuarabiab dan keabsahan penyitaan kapal ikan dan dokumen SS2,” ujarnya.

Sidang pertama, lanjut Susi akan dilaksanakan 12 Oktober 2015 di Pengadilan Negeri Sabang.

Susi mengharapkan kepada semua pihak untuk mengikuti dan mengawasi seluruh proses hukum terhadap SS2 berintegrasi.

Jika terdapat pihak-pihak yang mengganggu independensi penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum SS2.

“Laporkan segera kepada instansi yang berwenang seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tegasnya

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapal kargo Silver Sea 2 berbendera Thailand yang ditangkap Tentara Nasional Indonesia pada 13 Agustus 2015, di sekitar 80 mil laut dari Pulau Weh, Sabang, Aceh melakukan perlawanan. Perusahaan kapal tidak terima dianggap melakukan illegal transhipment meski tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut/Pengumpul Ikan (SIKPI), dan mempraperadilan Lanal Sabang dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Silver Sea Reefer Co. LTD, perusahaan asal Thailand yang merupakan pemilik kapal Silvers Sea 2, melakukan gugatan karena menilai penangkapan tersebut tidak sesuai dengan hukum pidana.

“Ini gugatan kedua, gugatan ini dilakukan karena adanya ketidakjelasan hukum atas petugas KKP dalam menanggani penangkapan, penahanan, dan penyitaan Silver Sea 2 serta penetapan Kapten Kapal Yotin Kuarabiab sebagai tersangka,” kata Hendri, seperti di kutip Mongabay.co.id.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat berkunjung ke Dermaga TNI AL di Sabang, tempat Silver Sea 2 di tahan, Jumat (25/9/15) mengatakan, KKP memiliki bukti kuat kalau kapal tersebut telah melakukan illegal transhipment. “Kami juga memiliki bukti kuat kalau kapal itu telah menampung ikan yang ditangkap secara ilegal di perairan Indonesia.”

Kapal itu, sebut Susi menampung ikan hasil tangkapan dari kapal-kapal eks Mabiru dan Benjina yang ada di wilayah Indonesia. Selain itu, Silver Sea 2 juga mematikan Vessel Monitoring System (VMS) dan Automatic Identification System (AIS) selama berlayar di Indonesia. “Kapal dijerat pidana karena mengangkut ikan keluar Indonesia tanpa sertifikat kesehatan, sementara mematikan VMS dan AIS saat masuk ke wilayah Indonesia, dilakukan untuk menghindari pemantauan kita.” katanya

Tangkap kapal asing

Sementara di Kalimantan Barat, Kapal Patroli Antasena-7006 milik Ditpolair Polda Kalbar BKO dari Mabes Polri, berhasil menangkap satu unit kapal motor BD-95360-TS milik nelayan Vietnam. Para pelaku kedapatan tengah asik panen ikan tanpa izin di perairan Natuna, Indonesia, akhir September 2015.

“Kapal Vietnam ini tertangkap tangan saat Kapal Antasena melakukan patroli rutin dalam mengamankan dan mencegah pencurian sumber daya alam, terutama kekayaan laut dari pencurian nelayan asing,” kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Ajun Komisaris Besar Polisi Arianto.

Dari penangkapan tersebut, kata Arianto, polisi menyita satu ton ikan hasil tangkapan yang kemudian dijadikan barang bukti. “Jenisnya campuran. Penanganannya kami serahkan kepada pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarempah, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.”

Jika terbukti melalukan pelanggaran tindak pidana pencurian ikan, Nakhoda KM Vietnam dijerat Pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 (2) UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan. Ancaman pidana maksimal enam tahun, dan denda maksimal Rp20 miliar. (Wahyu/foto:Junaidi Hanafiah)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari