Angkasa Pura 2

Tingkatkan Keselamatan Penerbangan, Perkuat Sinergi Antara Institusi Sipil dan TNI/ Polri

Bandara KokpitKamis, 8 Oktober 2015
Airnav Rosedi

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Seluruh pemangku kepentingan sektor penerbangan baik Kementerian Perhubungan, Mabes TNI serta PT Angkasa Pura, maskapai penerbangan dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Nasvigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau Air Navigation Indonesia (Airnav) dan institusi lainnya harus memperkuat sinergi untuk mengelola dan mengawal industri penerbangan di Tanah Air.

“Semua pihak terkait harus memperkuat sinergi, karena setiap kebijakan penerbangan Indonesia melibatkan semua itu. Jika masih ada ego sektoral dan merasa dirinya paling hebat dibandingkan institusi lain justru membuat industri penerbangan makin terpuruk. Paling tidak, akan berjalan tidak sesuai koridor bahkan membahayakan keselamatan penerbangan di Tanah Air,” kata Manager Air Traffic Flow Mangement (ATFM) Perum Airnav Rosedi, S.SiT, MA menjawab beritatrans.com di Jakarta, Kamis (8/10/2015).

“Perlu mempertkuat sinergi antara institus sipil dan militer atau Polri serta sektor swasta untuk membangun industri penerbangan nasional yang baik, kuat, efisien serta selamat. Semua penerbangan nasional harus beroperasi dengan standar keselamatan penerbangan yang tinggi,” kata dia.

Menurut Rosedi, untuk maju dan memenangkan persaingan global pelaku sektor penerbangan tak bisa maju sendiri. Dengan sinergi semua pihak, kita yakin akan maju dan berkembang maksimal. “Benar kata pepatah bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Indonesia akan segera masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Jika tidak disiapkan sejak sekarang, akan berat bahkan kalah dalam persaingan bebas global,” jelas alumnus STPI Curug itu.

“Untuk memberikan izin rute, maka harus dicek dulu dari ssi keselamatan, ketersediaan slot time serta kapasitas bandara asal maupun bandara tujuan. Jika semua clear, baru bisa diberikan izin rute baru pada maskapai. Jangan izin diberikan hanya sepihak, tanpa mempertimbangkan kapasitas dan slot time bandara tujuan. Jika ini dipaksakan, akan sangat berbahaya keselamatan transportasi,” tandas Rosedi memberikan contoh.

Seperti diketahui, bandara di Indonesia dikelola banyak pihak seperti PT Angkasa Pura (AP) I dan AP II, Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, bahkan Mabes TNI, Mabes Polri serta Pemerintah Daerah atau perusahaan swasta.

“Mereka harus bersinergi dengan pemangku kepentingan lain dan mengedepankan keselamatan penerbangan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan satu instansi akan terkait dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Jika masih ada ego sektoral akan berbahaya,” terang Rosedi.

Penerbangan Yang Efisien

Penerbangan di Indonesia harus dikembangkan menjadi lebih baik, efisien dan kuat. “Oleh karena itu, perlu dikembangkan manajemen ATFM. ATFM merupakan satu metode atau cara untuk menyeimbangkan supply dan demand dalam penerbangan di Tanah Air. Manajemen pengelolaan pesawat terbang, bandara udara serta slot time yang efentif dan efisien,” kata putra Malang tersebut.

Menurut dia, semua pesawat yang beroperasi dipastikan beroperasi dengan efektif dan efisien. Kesiapan armada pesawat didukung operasi bandara yang baik, serta didukung informasi yang akurat.

“Jadi, operasional pesawat bisa dikelola dan diatur dengan baik, sehingga bisa menekan delay bahkan menghilangkan sama sekali. Jika itu bisa terjadi, maka konsumsi avtur bisa dihemat, biaya operasi turun dan utilitas pesawat dan bandara makin tinggi,” papar Rosedi.

Dia menambahkan, maskapai Singapura Airlines bisa menghemat biaya operasi sampai US470 juta per tahun, untuk melayani rute Singapura-Bangkok Thailand. “Penghematan bisa terjadi karena pesawat bisa dioperasikan dengan efisien tak ada delay, pemanfaatan pesawat sangat tinggi dan biaya operasi bisa berkurang,” urai dia.

Sebaliknya, menurut Rosedi, banyak maskapai nasional mengalami pemborosan sampai Rp600 miliar per tahun. “Uang tersebut terbuang percuma karena pesawat delay lama, harus antre di landasan dan pemanfaatan pesawat yang rendah. Maskapai harus mengalokasian dana lebih untuk mengisi stok bahan bakar atau avtur jauh melebihi kebutuhan jika pesawat beroperasi efisien,” tegas Rosedi.(helmi)

loading...