Angkasa Pura 2

Pakar: Bentuk Direktorat Angkutan Pedesaan, Pedalaman dan Perbatasan

KoridorMinggu, 11 Oktober 2015
Angkudes Parah

Gencarnya rencana Pemerintah memperhatikan pembangunan desa dengan kucuran dana buat pedesaan patut diapresi semua pihak. Namun hasilnya belum dapat menghasilkan pembangunan yang lebih berarti jika tidak disertai dukungan prasarana dan sarana transportasi yang memadahi. Transportasi merupakan urat nadi pembangunan di pedesaan serta Indonesia secara keseluruhan.

“Kondisi saat ini, kondisi angkutan pedesaan di Indoensia sangat buruk. Di Jawa Tengah (Jateng) misalnya, dalam kurun waktu 19 tahun terakhir angkutan pedesaan hanya tinggal kurang dari 25% yang masih beroperasi. Itupun dengan kondisi sudah tidak layak operasi,” kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Djoko Setijowarno, ST, MT kepada beritatrans.com di Jakarta, Minggu (11/10/2015).

Padahal, lanjutnya, untuk menggerakkan ekonomi desa diperlukan fasilitas sarana transportasi desa yang memadai. “Tak bisa dibyanagkan, bagaimana wujud pembangunan di satu desa jika tak ada sarana transportasi yang memadahi, terlebih angkutan umum,” jelas Djoko.

Dia menambahkan, kondisi yang sama atau mungkin lebih parah lagi untuk sarana transportasi di pedalaman dan perbatasan dengan Negara tetangga. Kondisi infrastruktur parah, transportasi minim.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan di negeri ini, dalam kerangka keuntuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” papar Djoko.

Direktorat Bina Sara Angkuta Pedesaan

Ketua MTI Jawa Tengah itu mengusul perlunya membentuk direktorat baru yang mengurusi angkutan pedesaan di Tanah Air. Tidak ada salahnya jika Pemerintah segera membentuk Direktorat Bina Sarana Angkutan Pedesaan, Pedalaman dan Perbatasan di Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Untuk mengerjalkan tugas berat dan memelihara NKRI, tukas Djoko memang tak bisa sendiri, dalam hal ini Kementerian Perhubungan saja. Banyak kementerian atau lembaga di negeri ini yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk ikut membangun desa serta daerah perbatasan.

“Pembangunan desa dan daerah perbatasan menjadi penting, dalam rangka keutuhan NKRI. Indonesia bukan hanya Jawa atau Sumatera serta daerah yang sudah maju ini. Tapi juga daerah-daerah terpencil dan perbatasan. Sesuai amanat konstitusi, semua berhak untuk dibangun dan diberdayakan seperti daerah lainnya di Tanah Air,” tukas Djoko.

Dalam rangka membangun desa dan dsaerah perbatasan, menurut Djoko, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga harus menyiapkan prasarana sebagai pendukung bergeraknya sarana transportasi yang akan diluncurkan.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan tahun 2015 membangun 1.000 unit bus yang akan diserahkan ke 34 provinsi di Tanah Air. Sampai tahun 2019 mendatang, totalnya ada 3.000 bus yang akan dibangun pemerintah dengan dana APBN.

“Bus bantuan pemerintah tersebut termasuk yang akan dioperasikan di daerah terpencil dan perbatasan. Semua harus bisa dimanfaatkan secara optimal dan rakyat di daerah dipastikan bisa menikmatinya,” tegas Djoko.(helmi)