Angkasa Pura 2

Wika Pimpin Konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

EmplasemenSelasa, 13 Oktober 2015
2013327kereta api cepat di bandara

JAKARTA (BeritaTrans.com) — Setelah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembentukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Presiden Joko Widodo juga meneken Perpres No.107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Dikutip laman Setkab, Selasa (13/10), disebutkan oleh Perpres tersebut, pemerintah menunjuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku pimpinan dalam konsorsium BUMN di proyek kereta cepat tersebut.

Dalam Prepres disebut Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud terdiri dari:
a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
b. PT Kereta Api Indonesia (Persero);
c. PT Jasa Marga (Persero) Tbk; dan
d. PT Perkebunan Nusantara VIII.

“Konsorsium BUMN sebagaimana dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk perusahaan patungan,” bunyi Pasal 1 ayat (3) di Perpres tersebut.

Penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini disebutkan, terdiri dari trase jalur Jakarta-Walini-Bandung, yang selanjutnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Perpres ini, dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud konsorsium BUMN atau melalui perusahaan patungan, dapat bekerjasama dengan badan usaha lainnya mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang baik.

“Kerjasama sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk pembentukan perusahaan patungan,” bunyi Pasal 3 ayat (2) Perpres itu.

Perpres ini juga menegaskan, segala perizinan sehubungan dengan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat yang diberikan kepada konsorsium BUMN atau perusahaan patungan sebagaimana, berlaku sepenuhnya dan/atau dapat dialihkan kepada perusahaan patungan.

Perpres tersebut juga menyinggung soal pendanaan untuk penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung.

Disebutkan, pendanaan terdiri atas penerbitan obligasi oleh konsorsium badan usaha milik negara atau perusahaan patungan, pinjaman konsorsium badan usaha milik negara atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral, dan/atau pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud (penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung), tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah,” demikian disebut Pasal 4 ayat (2) Perpres ini.

Sedangkan dalam Pasal 6 ditegaskan, pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka pelaksanaan penugasan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung itu harus memaksimalkan kandungan lokal.

“Dalam hal pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud terdapat kerjasama dengan mitra dari luar negeri, maka mitra tersebut harus melakukan alih pengetahuan dan teknologi kepada konsorsium badan usaha milik negara atau perusahaan patungan,” bunyi Pasal 6 ayat (2) Perpres tersebut.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2015, sebagaimana diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.(fenty)