Angkasa Pura 2

Hadi Djuraid: Ada Pelabuhan Ilegal, Laporkan Ke Kemenhub

DermagaMinggu, 18 Oktober 2015

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan meminta pihak semua pihak yanag mengetahui pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan illegal seperti penyelundupan atau aktivitas lain yang untuk segera melaporkan dan diserta data dan fakta yang jelas. Jangan hanya menyampaikan pernyataan mengambang apalagi jika tak ada data dan fakta yang jelas.

Demikian disampaikan Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M.Djuraid saat dikonfirmasi mengenai permintaan Menteria Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait permintaan untuk segera menutup pelabuhan-pelabuhan tertentu yang disalahgunakan untuk kegiatan penyelundupan berbagai komoditas termasuk hasil laut.

“Kalau ada data dan fakta, sampaikan saja. Kemenhun sangat terbuka, dan jika terbukti ada kegiatan illegal disana, tentu akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum dan UU yang berlaku. Bila perlu, pelabuhan itu bisa langsung ditutup,” kata Hadi.

Menhub Ignasius Jonan sudah mengeluarkan kebijakan larangan kegiatan ekspor-impor melalui pelabuhan yang tidak diusahakan atau tidak terbuka untuk perdagangan umum. “Mereka bisa dikelola oleh PT Pelindo, Unit Pelaksana Teknik (UPT) Kementerian Perhubungan atau Badan Otoritas seperti di Batam dan lainnya,” jelas Hadi.

“Semua kegiatan ekspor-impor harus dilakukan melalui pelabuhan terbuka untuk perdagangan international. Disana adalah fasilitas dan kelengkapan baik Imigrasi, Karantina, Bea Cukai dan lainnya. Jika tidak, kegiatan itu dilarang dan illegal,” tandas Hadi.

Data Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub menyebutkan, ada ribuan pelabuhan yang beroperasi di seluruh Indonesia, baik pelabuhan besar atau kecil. Pelabuhan tersebut dikelola oleh BUMN, UPT atau swasta bahkan Pemerintah Daerah (Pemda) di berbagai daerah.

Tetapi, jumlah pelabuhan umum yang terbuka untuk perdagangan international mencapai hanya 148 pelabuhan di seluruh Indonesia. Pelabuhan itu tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua.

Di pelabuhan international tersebut, semua sudah tersedia fasilitas dan kelengkapan seperti aparat Bea Cukai, Imigrasi serta Karantina. Selain itu, pelabuhan juga di lengkapi dengan aparat pemerintah seperti Otoritas Pelabuhan (OP), Syahbandar dan lainnya.(helmi)