Angkasa Pura 2

Kementerian Perhubungan Akan Berikan PSO untuk Angkutan Umum

KoridorKamis, 22 Oktober 2015
IMG_20151021_114827_edit

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan segera memberikan stimulus kepada para pengusaha angkutan umum dalam bentuk pemberian Public Service Obligation (PSO). Program ini diharapkan sudah dapat terlaksana paling lambat tahun anggaran 2017.

“Saat ini Perpresnya sedang digodok. Kita harapkan sebelum tahun 2017 sudah berjalan,” kata Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) Ditjen. Perhubungan Darat Jujun Endah Wahyuningrum usai diskusi yang bertajuk “Pengembangan Angkutan Massal yang Terintegrasi” di Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, Jakarta, kemarin.

Jujun Endah Wahyuningrum menegaskan bahwa program PSO untuk angkutan umum telah ada dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Meskipun demikian, terkait besaran PSO-nya masih belum bisa dipastikan.

“Besaran PSO-nya masih belum secara eksplisit tercantum karena masih menunggu perhitungan dari pengusaha angkutan umum,” ujarnya.

Jujun Endah Wahyuningrum mengakui, berdasarkan rancangan Perpres, PSO hanya diperuntukan bagi BUMN transportasi. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan para pengusaha angkutan umum swasta juga mendapat kucuran PSO.

“Rancangan Perpresnya hanya berikan kepada BUMN. Tapi operator swasta juga bisa dapat. Tentunya sesuai dengan aturan yang ada,” katanya. (aliy)