MEDAN (BeritaTrans.com) - Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, Medan, Sumatera Utara, membutuhkan dukungan serius dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya pelabuhan ini akan dijadikan sebagai hub internasional guna mendukung program Tol Laut yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo."Dukungan itu mulai dari kemudahan perizinan seperti untuk reklamasi lahan, pengerukan dan pembangunan infrastruktur, misalnya jalan di sekitar kawasan tersebut," kata Guru Besar Universitas Sumatera Utara Prof. Nawawi Lubis seperti dilansir Antara, Senin (26/10/2015).Menurut Nawawi Lubis, beroperasinya Pelabuhan Kuala Tanjung akan menguntungkan Pemprov Sumut. Sumut semakin dipehitungkan dunia sebagai tempat investasi dan lalu lintas perdagangaan. Sumut akan semakin diperhitungkan karena pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung akan diikuti dengan pengembangan kawasan industri seluas 1.000 hektare."Dengan kedalaman -14 M LWS, Pelabuhan Kuala Tanjung akan memiliki kapasitas yang dapat menampung 400 ribu Teus petikemas dan 3,5 juta ton barang.Sayangnya, dukungan pemerintah provinsi dan termasuk pemerintah kabupaten setempat belum terlihat."Belum ada Peraturan Daerah Sumut untuk kepentingan kawasan pelabuhan dan industri terpadu di Kuala Tanjung tersebut," ujarnya.Pelabuhan Kuala Tanjung ditargetkan sudah dapat beroperasi pada tahun 2017 atau awal tahun 2018. Hingga akhir tahun ini pengerjaan proyek ditargetkan selesai 50 persen. Sedangkan pengerjaan terminal kontainer ditargetkanr rampung April 2017. (aliy)