Angkasa Pura 2

YLKI: Tarif Jalan Tol Tak Layak Dinaikkan

KoridorMinggu, 1 November 2015
jalan tol

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah, mulai1 November 2015 akan menaikkan tarif tol di 15 ruas tol di Indonesia. Pemerintah khususnya Kementerian PUPR cenderung tidak monsisten, dan lebih berpihak ke pelaku usaha, sedang pelayanan kepada masyarakat dan konsumen sangat diabaikan.

“Ini kabijakan yang tidak tepat dan bisa kontraproduktif sekaligus menyusahkan rakyat,” kata Ketua YLKI Tulus Abadi kepada BeritaTrans.com di Jakarta, Minggu (1/11/2015).

Dari sisi momen, lanjut dia, menaikkan tarif tol tidak tepat, karena akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. “Kenaikan tarif tol pasti akan memicu kenaikan harga-harga logistik, termasuk tarif angkutan umum. Apalagi saat ini kondisi ekonomi sedang lesu darah,” jelas Tulus.

Kenaikan tol ini, menurut YLKI tidak disertai kemanfaatan jalan tol. “Bagaimana mungkin tarif tol terus dinaikkan, tetapi fungsi dan kemanfaatan tol terus menurun, terutama tol dalam kota,” kilah Tulus.

Dikatakan, semua ini ditandai dengan menurunnya kecepatan rata-rata kendaraan di dalam tol, dan masih lamanya antrian di loket pembayaran tarif tol.

SPM Tak Di-Up Grade

Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol tidak pernah diup grade, malah mengalami kemunduran.
Padahal, standar pelayanan menjadi prasyarat kenaikan tarif.

“Sampai detik ini loket pelayanan tol masih manual, dengan cash, kilah Tulus. Menurutnya Malaysia yang dulu belajar jalan tol dari Indonesia, sekarang semua transaksi pembayaran jalan tol dengan cashless.

“Jadi operator jalan tol tidak pernah meng-up grade standar pelayanan minimalnya, dan hanya bisa merengek kenaikan tarif saja,” papar Tulus.

Kementrian PUPR, menurut YLKI seharusnya mengaudit secara terbuka bagaimana tingkat kepatuhan atau pemenuhan operator jalan tol dalam meningkatkan dan memenuhi standar pelayanan minimal jalan tol.

Kementrian PUPR hanya dominan memperhatikan kepentingan operator jalan tol, dalam menaikkan tarif tol. Kepentingan masyarakat dan pengguna jalan tol diabaikan, terbukti tidak ada upgrade standar pelayanan minimal jalan tol.

“Seharunsya efisiensi perusahaan jalan tol juga dilihat dan mempertimbangkan kenaikan tarif tol,” tegas Tulus.(helmi)

loading...