Angkasa Pura 2

Sebelum Dilelang, Seluruh Proyek Perhubungan Harus Lolos Evaluasi Balitbanghub

LitbangJumat, 6 November 2015
IMG_20151029_135941_edit

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menerapkan aturan bahwa seluruh proyek pembangunan fisik di Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2016 harus melewati proses evaluasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub).

“Evaluasi tersebut untuk menilai faktor kemanfaatan yang akan diperoleh masyarakat dari proyek yang akan dibangun,” kata Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Ir. Zulfikri, M.Sc, DEA. kepada beritatrans.com dan Tabloid Berita Trans di Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Zulfikri mengatakan, saat ini setidaknya ada sekitar 360 proyek untuk Tahun Anggaran 2016 yang sedang dan sudah dievaluasi oleh Balitbanghub. Jumlah proyek sebanyak itu berasal dari semua sub sektor Kementerian Perhubungan baik sub sektor perhubungan darat, laut, udara, perkeretaapian, dan BPSDM.

“Jumlah sebanyak itu masih terus berubah. Bisa bertambah atau pun berkurang karena prosesnya masih berjalan,” kata Zulfikri.

Menurutnya, proyek-proyek yang dievaluasi nilai kemanfaatannya oleh Balitbanghub hanya yang bersifat pembangunan fisik. Selain itu, nilai proyeknya di atas Rp10 miliar.

Dari hasil evaluasi tersebut, diketahui ada beberapa proyek yang masih harus diperbaiki dan dilengkapi berbagai persyaratannya, terutama dari aspek manfaat yang bakal diperoleh masyarakat bila proyek tersebut dibangun.

“Misalnya proyek pembangunan pelabuhan di suatu daerah. Proyek itu harus mencerminkan nilai manfaat yang besar bagi masyarakat di wilayah tersebut, baik manfaat untuk masyarakat lokal maupun tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta terkait dengan program pemerintah pusat seperti Tol Laut dan sebagainya,” tutur Zulfikri.

Menurut Zulfikri, evaluasi proyek-proyek yang diusulkan oleh setiap sub sektor Kementerian Perhubungan tersebut harus sudah selesai dalam waktu satu atau dua minggu ke depan.

“Selanjutnya kami segera laporkan ke Menteri Perhubungan karena proyek-proyek Tahun Anggaran 2016 tersebut harus sudah dilelang paling lambat awal Desember mendatang,” tuturnya.

Zulfikri mengakui, hasil evaluasi Balitbanghub sifatnya hanya rekomendasi, bukan keputusan final yang dapat membatalkan atau meneruskan proyek-proyek tersebut.

“Hasil evaluasi kami hanya berupa rekomendasi yang objektif. Soal disetujui atau ditangguhkan pelaksanaan pembangunannya, keputusannya ada di Kementerian,” katanya.

Menurutnya, untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam proses evaluasi tersebut. Balitbanghub terlebih dahulu membuat indikator dan parameter penilaian termasuk berbagai variabelnya. Semua itu sebelumnya dibahas dan disepakati bersama-sama sub sektor. Dengan demikian, setiap sub sektor perhubungan mengetahui dan memahami komponen apa saja yang harus mereka lengkapi dalam setiap mengusulkan sebuah proyek agar dapat disetujui pelaksanaan atau pembangunannya. (aliy)

loading...