Angkasa Pura 2

Kemenhub Tak Bisa Tindaklanjuti Dua Rekomendasi BPK

Another NewsJumat, 13 November 2015
Chris Kuntadi 2

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak bisa menindaklanjuti dua rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil temuan dari tahun 2006-2004. Demikian keterangan tertulis dari Pusat Komunikasi Publik Kemenhub yang diterima beritatrans.com dan Tabloid Berta Trans di Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Tidak ada keterangan lebih lanjut yang secara detil menjelaskan tentang dua rekomendasi BPK yang tidak dapat ditindaklanjuti tersebut. Hanya ada keterangan bahwa dua rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti itu dengan alasan yang sah.

Meskipun demikian, Inspektur Jenderal Kemenhub Dr. Cris Kuntadi, CA, CPA, QIA berharap agar di masa yang akan datang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kemenhub dapat dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

“Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenhub berhasil menindaklanjuti 487 atau 80,50% dari 605 rekomendasi BPK. Sisanya sebanyak 116 rekomendasi atau 19,17% dalam proses tindak lanjut, dan 2 rekomendasi atau 0,33% tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Rekomendasi tersebut berdasarkan hasil temuan BPK terhadap kegiatan atau program Kemenhub selama tahun 2006-2014. (aliy)