SURABAYA (BeritaTrans.com) - Operator KM Wihan Sejahtera dan PT Pelindo III sebagai operator pemandu pelabuhan bakal terkena sanksi. Hukuman berupa pencabutan izin bakal diambil jika Wihan Sejahtera terbukti melakukan pelanggaran. Ancaman sanksi disampaikan oleh ?Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, Kesyahbandaran tidak hanya mencabut izin KM Wihan Sejahtera. Kesyahbandaran mengancam akan mencabut izin operasional semua kapal yang berada ?di bawah PT Trimitra Samudera. "Kalau memang terbukti menyalahi aturan, sanksi tegasnya ya bisa mengarah pada pencabutan izin berlayar. Bahkan pihak operator (Pelindo III) juga terancam dapat sanksi," kata Kepala Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kapten Rudiana Muchlis, kemarin.?Namun, kata Rudiana, hukuman tegas itu hanya berupa sanksi administratif. Sebab, dalam hal ini, belum ada sanksi pidana. "Untuk kepastian itu, kami masih melakukan penyelidikan dari KNKT," katanya.Saat ditanya terkait kebenaran bahwa KM Wihan Sejahtera tidak mendapat izin dari Pelabuhan Merak sejak tahun 2014, Rudiana tak banyak berkomentar. Dia minta untuk sabar. "Masih kami selidiki, kita tunggu dulu," pintanya.Hasil penyelidikan internal Syahbandar untuk sementara, tenggelamnya kapal rute Surabaya-Labuan Bajo-Ende (NTT) diduga karena kelebihan kapasitas alias overload. Hal ini terbukti dari ketidaksesuaian jumlah manifes penumpang. Pasalnya, sesuai manifes yang tercatat oleh Syahbandar, ada 153 penumpang. Namun, jumlah tersebut berbeda dengan manifes dari pihak kapal, yang tercatat ada 212 penumpang. Rinciannya, 179 penumpang dan 25 orang anak buah kapal (ABK).KM Wihan Sejahtera tenggelam di Teluk Lamong pukul 09.00 WIB, Senin 16 November. Kapal ini berangkat dari Dermaga Jamrud, Tanjung Perak, Surabaya dengan tujuan NusaTenggara Timur (NTT). Namun, sekitar pukul 09.30 WIB kapal mengalami masalah dan perlahan tenggelam. Seluruh penumpang dinyatakan selamat. (ani).