Angkasa Pura 2

EWI: Presiden Jokowi Harus Tegas Berpihak Pada Gerakan Pemberantasan Mafia

Another News KPKSelasa, 24 November 2015
Presiden Jokowi

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Seluruh komponen bangsa harus fokus mengawal Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan tetap menyidangkan kasus SN secara terbuka demi tegaknya kebenaran.

“Kedepan tidak ada lagi kasus yang sama seperti yang dilakukan oleh SN. Dan kepada Presiden RI Bapak Jokowi, agar tidak bersikap diam dan pasif atas skandal besar ini,” kata Direktur Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaen di Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Menurutnya, Presiden Jokowi harus menunjukkan sikap berpihak pada pemberantasan mafia atau presiden akan dicap berpihak pada mafia dan cuma melakukan pencitraan dalam pemberantasan mafia.

“Presiden juga harus mendukung upaya penegakan hukum dan penegakan etika yang terjadi dalam skandal papa minta saham ini,” tandas Ferdinand.

Dia menambahkan, EWI mengkritisi pendapat dari bbrp pihak termasuk kuasa hukum SN yang mencoba menggiring opini bahwa rekaman yamg dilakukan oleh FI adalah ilegal dan melanggar UU ITE dengan menyamakan rekaman dengan penyadapan.

“Dalam kasus ini harus dibedakan, merekam dengan menyadap adalah dua hal yang berbeda. Sebaiknya mereka yang menyamakan itu belajar lagi tentang rekaman dan penyadapan supaya tidak malu maluin,” papar Ferdinan.

Jadi, tanmbah dia, harus dipahami juga bahwa yang merekam adalah bukan Sudirman Said. Mengapa SS yang mau dilaporkan dengan tuduhan penyadapan melanggar UU ITE?

Dia menambahkan, ini logika sesat yang dibangun untuk kepentingan bandit politik dan mafia, ini bentuk teror dan ancaman secara psikologis bagi SS dan kepada semua pihak yang ingin menegakkan kebenaran, bentuk perlawanan balik mafia.

“Ingat! Ancaman kriminalisasi yang akan melemahkan pemberantasan mafia di Tanah Air,” tegas Ferdinand.(helmi)

loading...