Angkasa Pura 2

Kasus Freeport Indonesia

MKD DPR Jangan Giring Perkara SN Ke Masalah Tak Substantif

Another News KPKSelasa, 24 November 2015
gedung_baru_dpr (1)

JAKARTA (BeritaTrans.com) -Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI jangan mencoba menggiring permasalahan skandal pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK yang dilaporkan oleh Mentri ESDM Sudirman Said kepada hal yang tidak substantif.

“MKD itu mengurus perilaku anggota dewan yamg melanggar etika dan kehormatan, bukan sebuah peradilan pidana atau perdata yang mengedepankan pembuktian materil,” kritik Direktur Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinan Hutahaen di Jakarta, Selas (24/11/2015).

Menurutnya, MKD jangan terseok seok pada pembahasan barang bukti rekaman yang berbeda dengan transkrip serta legal standing Sudirman Said sebagai pelapor.

“Adanya pengakuan pertemuan itu dari SN dan adanya pengakuan tentang pembicaraan itu sudah cukup dijadikan bukti bahwa SN terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan pelanggaran etika dan kehormatan dewan dengan berupaya memperkaya diri dan kelompok dengan cara menyalah gunakan kedudukannya sebagai ketua DPR untuk meminta sesuatu dari FI,” kata Ferdinand lagi.

Pengakuan itu, menurutnya, cukup dijadikan sebagai dasar menyidangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh SN. MKD jangan membuat persidangan seperti persidangan pidana yang perlu pembuktian materil secara detil.

Pertanyaannya, papar Ferdinand, apakah dengan ketidak sesuaian Rekaman dgn Transkrip jadi menghilangkan adanya pelanggaran etika? Apakah durasi rekaman yang semestinya satu jam lebih namun yang diserahkan cuma sebagian menghilangkan pelanggaran etika yang dilakukan SN?

“Jawabannya tentu tidak. MKD jangan membuat rakyat kecewa dan pemberantasan mafia berakhir anti klimaks,” tegas Ferdinand.(helmi)

loading...