Angkasa Pura 2

Menhub Sampaikan Piagam Aksesi Konvensi BMW di Sidang IMO

DermagaRabu, 25 November 2015
Sidang IMO

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Ignasius Jonan, menyampaikan Piagam Aksesi Konvensi Ballast Water Management (BWM) di sela-sela Sidang Majelis International Maritime Organization (IMO) ke-29 pada tanggal 24 November 2015 bertempat di Kantor Pusat IMO, London, Inggris.

Demikian keterangan tertulis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diterima beritatrans.com dan Tabloid BeritaTrans di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Konvensi tersebut merupakan salah satu Konvensi IMO di bidang perlindungan lingkungan maritim yang bertujuan untuk mencegah penyebaran spesies air yang berbahaya yang berasal dari air ballas di dalam kapal. Konvensi BWM mempersyaratkan kapal-kapal harus memiliki prosedur yang tepat dalam mengelola air ballas.

Pemerintah Indonesia sesuai dengan pasal 17 Konvensi dimaksud, mengaksesi Konvensi dengan Perpres No. 132 Tahun 2015 tentang The International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004 (Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Management Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004).

Ratifikasi oleh Indonesia terhadap konvensi tersebut merupakan bentuk kerjasama antara Indonesia dengan IMO dalam kerangka IMO-NORAD Project (the Norwegian Agency for Development Cooperation) serta dukungan dari proyek Globallast. Adapun IMO-NORAD Project adalah salah satu program IMO yang memberikan bantuan bagi negara-negara di Asia Timur untuk mempercepat ratifikasi konvensi IMO di bidang lingkungan maritim.

Indonesia mempunyai kepentingan untuk menerapkan ketentuan konvensi tersebut secara penuh. Hal ini terkait dengan perannya sebagai bagian dari masyarakat maritim dunia dan anggota IMO yang terlibat aktif dalam perlindungan lingkungan maritim. Ratifikasi Konvensi akan memberikan kepastian hukum guna melindungi lingkungan maritim dari Invasive Alien Species (IAS) atau Harmful Aquatic Organism and Pathogens (HAOP) akibat pembuangan air ballas kapal baik oleh kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri maupun oleh kapal asing di perairan Indonesia.

Sebagai informasi, saat ini sudah 45 negara yang telah meratifikasi konvesi BWM dimaksud. Dengan meratifikasi konvensi tersebut maka Indonesia menjadi negara penentu atau “King Maker” yang akan membuat konvensi tersebut berlaku secara penuh (full entry into force), terhitung 6 (enam) bulan setelah Indonesia menyerahkan Piagam Aksesi dimaksud. (aliy)