Angkasa Pura 2

Surat Sakti Setya Novanto Bisa Jadi Alasan KPK Dan Polri Membongkar Mafia Migas

Aksi Polisi Energi KPKSenin, 30 November 2015
pertamina

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Beredarnya surat sakti atau katebelece yang diduga dari Ketua DPR Setya Novanto kepada Direktur Utama PT Pertamina Dwi Sutjipto, meski dibantah oleh Sekretariat Jenderal DPR, dapat dimaknai bahwa Pertamina memang rentan terhadap intervensi pihak lain. Selain itu, Pertamina juga senantiasa menjadi incaran pihak mafia.

“Surat “palsu” Setya Novanto tertanggal 17 Oktober 2015 tersebut bertujuan dan terkait adendum perjanjian jasa penyewaan tangki penyimpanan bahan bakar iyak (BBM), jelas terbaca oleh publik, bahwa ada pihak yang memaksakan Pertamina agar mau membayar jasa penyimpanan BBM sesuai kehendak mereka,” kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria di Jakarta, Senin (30/11/2015).

Kasus ini, lanjut dia, bagi publik bisa membuktikan bahwa para mafia atau pengusaha hitam selalu berusaha mengejar rente dengan keserakahan sehingga harus meng-create upaya-upaya dan dukungan kekuatan dari pihak luar BUMN migas tersebut.

Terbongkarnya ada surat sakti Setya Novanto kepada Dirut Pertamina yang walau diduga palsu, kata Sofyano, seharusnya bisa menjadi pintu masuk bagi para penegak hukum di negeri ini seperti Polri dan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap hal tersebut tanpa harus menunggu adanya laporan dari pihak manapun.

“Surat tersebut seharusnya bisa dinilai sebagai informasi awal bagi penegak hukum untuk mengusut lebih jauh dan lebih dalam guna menguak kemungkinan adanya peran pemburu rente, mafia dan pengusaha hitam yang bermain di BUMN Pertamina,” jelas Sofyano saat dikonfirmasi beritatrans.com.

Dikatakan, adanya surat tersebut sekaligus juga menjadi bahan penilaian publik dinegeri ini, bagaimana peran dan keberadaan pihak ketiga terhadap ketahanan energi bangsa ini sehingga untuk menyimpan bbm sebagai penyangga stok nasional harus bergantung kepada pihak ketiga.

Padahal untuk membangun tangki BBM sebesar seperti milik PT Orbit Terminal Merak tersebut, sangatlah tidak mungkin BUMN Pertamina tidak sanggup membiayai sendiri. “Lantas mengapa harus menyewa dari pihak lain,” tanya Sofyano diplomatis.

KPK dan Polri Bisa Masuk

Dalam pandangan Puskepi, pihak KPK seharusnya bisa terjun menyelidiki secara serius apakah ada unsur kesengajaan dari pihak yang terkait, sehingga Pertamina tidak dibolehkan membangun tangki BBM sendiri dan akhirnya harus menyewa dari pihak lain.

“KPK dan Pori seharusnya menjadikan surat palsu tersebut sebagai modal awal untuk masuk menelisik lebih jauh ke tubuh Pertamina untuk menyelamatkan dan membantu Pertamina agar jauh dari kemungkinan cengkeraman para mafia pemburu rente,” papar Sofyano.

Menurut Puskepi, KPK dan Polri misalnya, bisa masuk menyelidiki ke Pertamina dengan bentuk memberi dukungan penuh kepada Pertamina yang sedang memberantas praktek praktek pemburuan rente yang mungkin terjadi pada bisnis bisnis Pertamina sepertii penyewaan kapal, perdagangan aspal dan lain lain di Pertamina.

“KPK, POLRI bahkan BPK atau BPKP bisa pula misalnya menyelidiki dan ikut mengaudit , apakah harga sewa kapal kapal dari pihak ketiga pada tahun tahun sebelumnya, berlangsung dengan harga yang wajar,” terang Sofyano lagi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga harus memberi dukungan terhadap upaya Pertamina memberantas mafia di tubuh BUMN migas itu. Caranya dengan memerintahkan Polri dan Kejaksaan untuk mem-backup upaya ini, jika memang ingin melihat Pertamina mandiri, besar dan ter-bebas dari cengkeraman mafia.

“Upaya ini telah dilakukan oleh ISC Pertamina dalam melaksanakan pembelian minyak mentah dan BBM bagi Pertamina. Kini, BUMN migas itu melakukan pembelian minyak mentah dan BBM langsung ke negara produsen, bukan melalui broker atau pihak yang diklaim sebagai mafia migas,” tegas Sofyano.(helmi)