JAKARTA (Beritatrans.com) - Kebijakan hari Jumat tanpa kendaraan bermotor ke kantor Pemprov Jawa Tengah tidak efektif. Apalagi jika tak didukung dengan penyediaan sarana angkutan umum yang baik dan memadahi. Kebijakan Gubernur Jawa Tengah hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah."Kebijakan itu seperti kebijakan melarang pelajar SLTA naik sepeda motor, yang sekedar formalitas. Faktanya, banyak karyawan naik kendaraan tapi dititipkan di luar kantor terus jalan kaki sampai ke tempat kerja," kritik Pakar Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang, Djoko Setijowarno kepada BeritaTrans.com di Jakarta, Selasa (1/12/2015).Menurutnya dia, faktanya mereka ke kantor tanpa naik kendaraan bermotor. Tapi, bisa saja kendaraan dititipkan ke kawasan tetangga atau tak jauh dari kantor Gubernur Jawa Tengah. Yang penting tercapai hasrat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo," kata Djoko lagi.Kendati begitu, program Gubernur Jateng untuk menggapai Semarang sebagai kota ramah lingkungan, baru sebatas ramah halaman kantor Pemprov. Jateng."Lalu lintas kendaraan di jalan raya masih macet, polusi udara masih tetap tinggi. Sebaliknya, jasa penitipan kendaraan bermotor atau tukang parkir tumbuh liar di sekitar kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang," kilah Ketua MTI Jawa Tengah itu.Solusi yang terbaik, menurut Djoko adalah mempercepat jangkauan transportasi umum hingga semua kawasan perumahan dan permukiman. Dengan begitu, para pegawai Pempriov jawa Tengah bisa langsung naik kendaraan umum ke kantor masing-masing dan tidak menggunakan kendaraan atau mobil sendiri.Tanpa kebijakan seperti ini, yang terjadi hanya memindahkan persoalan tapi tidak menuntaskan masalah. Indonesia termasuk Pemprov Jawa Tengah perlu belajar dengan Walikota Bogota, Kolombia," tegas Djoko.(helmi)