Angkasa Pura 2

Perpanjangan Kontrak Freeport Indonesia

Kasus Pencatutan Nama Presiden Jokowi Dan Wapres JK Harus Dibawa Ke Proses Hukum

Aksi Polisi Energi KPKSenin, 7 Desember 2015
160533_07421924062015_jokowi-jk-foto-t

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Penyebutan nama Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam pembicaraan terkait Kontrak Perpanjangan Freeport Indonesia yang kini bergulir dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) , sangat menjatuhkan martabat bangsa karena Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

“Mereka adalah Presiden dan wakil Presiden yang sah dan masih memegang jabatannya sekaligus simbul resmi negara RI,” kata aktivis antikorupsi dan Direktur Puskepi Sofyano Zakaria di Jakarta, Senin (7/12/2015).

Jika kasus rekaman ini tidak terpublikasikan ke masyarakat, lanjut Sofyano, sangat mungkin permufakatan itu terjadi. Semua itu mungkin dimanfaatkan oleh mereka yang berkepentingan dan terlibat dalam pembicaraan yang direkam tersebut.

“Pembicaraan antara sosok Pengusaha M Riza Chalid dengan Setya Novanto tersebut juga bisa dipahami sebagai cara untuk menekan secara halus Maroef Syamsoedin, Presiden Direktur Freeport Indonesia agar Freeport terpengaruh dan berkemungkinan menyetujui rencana tersebut,” jelas Sofyano.

Terlepas dari persoalan apakah pembicaraan SN Ketua DPR itu akan dinilai melanggar atau tidak, papar Sofyano, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang disidangkan MKD, jelas pembicaraan tersebut benar terjadi dan nyaris tidak dibantah oleh pihak yang terlibat dalam kasus rekaman yang kini dalam persidangan MKD.

Sofyano menambahkan, pada persidangan MKD tidak pernah ada bantahan dari para pihak bahwa rekaman tersebut palsu atau hasil rekayasa teknologi.

Dengan demikian, kilah Sofyano, ini bisa dipahami publik ada rencana permufakatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan Presiden Jokowi dan Wapres JK.

“Karena hal ini menyangkut harkat dan martabat Presiden dan Wapres sebagai Kepala Negara, harusnya penegak hukum menyikapi hal ini secara serta merta dan sesegera mungkin. Artinya KPK, Kejaksaan Agung dan POLRI harus segera bertindak,” pinta Sofyano.

Menjadi Dasar Hukum

“Rekaman tersebut seharusnya sudah bisa dijadikan alat bukti dan atau alas hukum oleh penegak hukum, telah terjadi rencana permufakatan yang mengatasnamakan atau setidaknya menjual nama Presiden dan wakil Presiden tanpa setahu Presiden dan Wakil Presiden,” kilah Sofyano.

Menurutnya, jika ada orang yang menjual nama dan jabatan Presiden dan Wapres, ini bisa diyakini publik sebagai pelecehan dan penghinaan terhadap lembaga ke Presidenan dan menyangkut pula harkat dan martabat negara.

“Masalah ini harus diselesaikan secara hukum dan tak hanya berakhir di Mahkamah Kehormatan Dewan. Kasus ini tidak hanya menyangkut Setya Novanto, Ketua DPR tetapi terkait dengan seorang pengusaha, M Riza Khalid, yang tidak bisa disidangkan dalam MKD tetapi harus bergulir ke ranah peradilan umum,” tegas Sofyano.(helmi)

loading...