Angkasa Pura 2

Ketua Mahpel Terbitkan Prosedur Tetap Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal

DermagaSelasa, 8 Desember 2015
Pelantikan adi Karsyaf

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ketua Mahkamah Pelayaran (Mahpel) Kementerian Perhubungan Adi Karsyaf,SH, MH telah menerbitkan Peraturan Ketua Mahkamah Pelayaran Nomor HK.208/01/XI/MP.2015 tentang Prosedur Tetap Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal pada tanggal 16 November 2015.

Penerbitan peraturan tentang prosedur tetap ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan No.KM 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal,” kata Kapuskom Publik Kemenhub JA Barata di Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No.KM 55 Tahun 2006, pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sendiri adalah kegiatan penyelidikan atau pengusutan dan persidangan suatu peristiwa kecelakaan kapal sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan.
Adi Karsyaf, menyatakan, maksud penerbitan Prosedur Tetap Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dan sebagai pedoman bagi Mahkamah Pelayaran dalam menangani proses Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.

Ketua Mahpel berharap dengan diterbitkannya prosedur tetap pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, dapat menjamin standarisasi dalam proses penanganan perkara mulai dari penerimaan berkas perkara sampai dengan penyampaian putusan Mahkamah Pelayaran.

Selain itu, tambah Barata, peraturan tersebut juga tentunya untuk menjamin rasa keadilan bagi para Tersangkut (nahkoda dan/atau perwira kapal yang diduga melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang menyebabkan kecelakaan kapal) dan Subyek Hukum lainnya.

Dalam Prosedur Tetap ini diatur bahwa Keputusan Mahkamah Pelayaran yang dikeluarkan dapat berupa pembebasan atau pengenaan sanksi administratif berupa peringatan, pencabutan sementara sertifikasi keahlian pelaut untuk bertugas dalam jabatan tertentu di kapal untuk waktu paling lama 2 tahun.

“Setelah penyampaian putusan, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 180 hari sejak ditetapkannya hari sidang yang pertama,” terang Barata.

Menurutnya, Ketua Mahpel menyampaikan Keputusan Mahkamah Pelayaran secara tertulis kepada Menteri, disertai laporan hal-hal adanya dugaan berdasarkan bukti awal telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal dan Tersangkut.

Penerbitan peraturan Prosedur Tetap ini adalah sebagai bentuk dukungan dan penguatan bagi seluruh jajaran Mahkamah Pelayaran beserta para pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dalam menjalankan prosedur pemeriksaan.

Adi Karsyaf menambahkan, apabila pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur berlaku dan dengan ditetapkannya sanksi bagi Tersangkut yang telah menyebabkan kecelakaan kapal oleh Mahkamah Pelayaran misalnya berupa pencabutan sementara sertifikasi keahlian pelaut, diharapkan akan memberikan efek jera bagi para Tersangkut.

“Ketika mantan Tersangkut tersebut bertugas kembali di kapal, yang bersangkutan diharapkan akan lebih meningkatkan kualitasnya,” sebut Adi Karsyaf.

Oleh karena itu, tambah Adi Karsyaf, peningkatan kualitas SDM di bidang pelayaran terutama yang bertugas di kapal tentu mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan keselamatan pelayaran.(helmi)