Angkasa Pura 2

Badan Litbang Perhubungan Susun Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan

LitbangMinggu, 13 Desember 2015

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menyusun pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP). Penyusunan pedoman tersebut dibahas dalam Focus Discussion Group (FGD) di Ruang Rapat Balitbanghub Jakarta, Kamis (10/12/2015).

FGD tersebut menampilkan para pembicara yang antara lain Kabag Perencanaan Badan Litbang Perhubungan Mutharuddin, Rifani Komara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Tatan Dahlan dari Puslitbang Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami mengundang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendapatkan masukan dari kementerian tersebut yang sudah lebih dulu mempunyai pedoman AHSP,” kata Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, Chandra Irawan dalam sambutannya.

Chandra mengatakan, masukan dari berbagai pihak sangat penting agar dapat dijadikan referensi dalam upaya penyusunan pedoman tersebut. Ia berharap akhir tahun ini sudah ada standar AHSP. Standar itu akan dievaluasi setiap tahun, sehingga nantinya akan ada penyesuaian di masing-masing unit kerja.

FGD_AHSP

Kabag Perencanaan Badan Litbang, Mutharuddin menjelaskan Menteri Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 78 Tahun 2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Standar biaya tersebut merupakan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya pada Rencana Kerja dan Anggaran.

Meskipun demikian, kata Mutharuddin, harga satuan dalam Standar Biaya Kementerian Perhubungan belum dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga satuan dalam standar biaya itu juga masih merupakan estimasi harga tertinggi dan berbeda pada masing-masing provinsi/kabupaten/kota.

Selain itu, penetapan standar biaya belum berdasarkan AHSP yang disusun secara rinci dan spesifik berdasarkan kondisi dan karakteristik lokasi pembangunan infrastruktur transportasi.

“Hal tersebut sering berimplikasi pada tingginya harga RKAKL,” ujar Mutharuddin.

Oleh karena itu, Badan Litbang mendapatkan tugas dari Menteri Perhubungan untuk menyusun pedoman AHSP untuk dapat digunakan oleh seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan.

Badan Litbang, jelas Mutharuddin, mempunyai dua tahapan dalam penyusunan AHSP. Pertama, pada tahun 2015 memembuat pedoman penyusunan AHSP. Sedangkan tahap kedua di tahun 2016 adalah penyusunan AHSP.

Rifani Komara menyampaikan selama ini pihaknya menyusun kajian AHSP dengan melakukan berbagai metode dan dilakukan oleh konsultan Satker Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut.

“Selain itu, kami juga mendapatkan masukan dari Direktorat teknis terkait serta bertukar pikiran dengan Kementerian yang pekerjaannya paling mirip dengan Kemenhub yaitu Kementerian PUPR. Kami juga melakukan review terhadap regulasi yang mengatur standar biaya tersebut,” kata Rifani.

Rifani sangat menyambut baik penyusunan pedoman AHSP yang dilakukan oleh Badan Litbang Perhubungan. Ia berharap pedoman tersebut bersifat berkelanjutan dan ada pokok-pokok yang terus ditambahkan sesuai dengan deviasi rencana anggaran biaya.

Sedangkan Tatan Dahlan dari Puslitbang Sumber Daya Air Kementerian PUPR menjelaskan regulasi yang mengatur AHSP di Kementerian PUPR cukup berbeda dengan pedoman AHSP di Kementerian Perhubungan.

“Regulasi tentang AHSP yaitu Permen PU No. 11 Tahun 2013 mengatur tentang metode penghitungan HPS dan spesifikasi teknis yang akhirnya dapat menilai nilai kewajaran suatu harga, bukan mengeluarkan suatu angka,” kata Tatan.

Tujuan regulasi tersebut, kata Tatan, untuk memberikan kemudahan dalam menghitung harga satuan dasar dengan mudah di setiap daerah.

Tatan menyarankan agar Badan Litbang Kemenhub mencari tahu produk keluaran dari pedoman tersebut, apakah berbentuk AHSP ataukah bentuk lainnya.

Namun, Chandra Irawan menegaskan bahwa produk yang akan dikeluarkan adalah pedoman AHPS yang mencakup kegiatan pemeliharaan dan pembangunan atau peningkatan kapasitas kinerja bidang transportasi yang terdiri dari moda transportasi darat, perkeretaapian, transportasi laut, dan transportasi udara. (aliy)

loading...