Angkasa Pura 2

Puskepi: Surat Pengunduran Diri Setya Novanto Diduga Palsu

Another NewsKamis, 17 Desember 2015
tmp_9417-Setya-Novanto-2146195456

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Surat pengunduran diri Ketua DPR Setya Novanto (SN) dari jabatannyake Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan menggunakan kop surat yang mirip “Katebelece palsu” kepada Dirut Pertamina menimbulkan pertanyaan publik.

Sebelumnya, Sekretariat DPR secara resmi sudah mengatakan, surat “katabelece” yang ditandatangani Setya Novanto dan berkop surat DPR itu menggunakan kop surat palsu.

Padahal kop surat yang sama juga dipakai pihak SN untuk membuat surat pengunduran dirinya dari Ketua DPR RI. “Apakah dengan begini katebelece Novanto bisa disimpulkan asli seperti surat pengunduran dirinya saat ini? Penegak hukum harus segera menyelidiki dan menelusuri sebenarnya surat mana yang palsu,” kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (17/12/2015).

“Apakah surat pengunduran diri SN sebagai Ketua DPR atau suratnya yang ditujukan ke Dirut Pertamina yang palsu karena kedua surat tersebut menggunakan kop yang sama,” tanya Sofyano lagi.

Menurut dia, surat SN yang diduga palsu harus dibuat terang benderang agar tidak menimbulkan prasangka buruk masyarakat terhadap para anggota DPR RI yang akan bermuara pada melorotnya martabat lembaga tersebut di mata masyarakat.

“Seharusnya anggota DPR, khususnya Komisi VII menyuarakan surat SN ke Dirut Pertamina tersebut karena ada kaitannya dengan fungsi Komisi energi tersebur,” tukasnya.

Sofyano menambahkan, meskipun surat SN ke Dirut Pertamina itu telah dinyatakan oleh Kabag TU DPR sebagai surat palsu, harus tetap dikawal untuk diselidiki dan dibeberkan ke publik. “Tidak seharusnya ada yang ditutupi, karena ini menyangkut etika juga,” papar Sofyano.

Jika benar surat itu palsu harus diselidiki siapa dan pihak mana yang memalsukannya, jangan selesai dengan hanya dibantah saja.

Sekali lagi perlu dingatkan bahwa surat yang sudah diakui palsu itu harus dibongkar karena ini menyangkut harkat dan martabat DPRRI. Dan jika benar maka ini harus masuk dalam ranah MKD lagi,” tandasnya.(helmi)