Angkasa Pura 2

Kemenhub Larang Ojek

YLKI: Akan Jadi Macan Ompong Jika Tak Bangun Angkutan Umum

KoridorJumat, 18 Desember 2015
gojek2

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah melarang ojeg sebagai angkutan umum manusia. “Secara normatif apa yang dilakukan Kemenhub memang benar adanya, karena memang secara regulasi sepeda motor tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagai angkutan umum manusia, dan tidak pula memenuhi standar keselaman (unsafety).

Demikian disampaikan Ketua YLKI Tulus Abadi dalam siaran pers yang diterima BeritaTrans.com di Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Dalam konteks ini, lanjut dia, larangan Kemenhub bisa diapresiasi. “Namun demikian, secara sosiologis, larangan ini saya khawatir hanya akan menjadi macan ompong belaka,” kata Tulus lagi.

Larangan ini, lanjut Tulus, sudah sangat terlambat. Kini ojek sudah tumbuh subur, bak cendawan di musim hujan. Bukan hanya ojek pangkalan, tetapi justru yang menjadi fenomena adalah ojek yang berbasis aplikasi.

Dipastikan sekalipun dilarang karena melanggar hukum, sanksi dan penegakan hukumnya pasti akan sangat lemah.

“Faktanya keberadaan ojek justru banyak dibackup oleh oknum aparat, baik polisi, dishub dan juga tentara. Keberadaan ojek justru dipelihara oleh oknum-oknum yang bersangkutan itu,” kilah Tulus.

Tumbuh suburnya sepeda motor dan ojeg, menurut Tulus, karena kegagalan pemerintah dalam menyediakan angkutan umum yang layak dan terjangkau.

“Ketika sepeda motor sudah menjadi wabah, dampaknya justru turut mematikan angkutan umum resmi,” sebut Tulus.

Dengan demikian, Kemenhub tidak bisa serta merta melarang keberadaan ojek, jikalau pemerintah belum mampu menyediakan akses angkutan umum.

“Sementara angkutan unum yang ada pun tidak aman dan selamat juga; seperti kasus metromini, dll. Apalagi untuk kota Jakarta yang kian terpenjara oleh kemacetan,” kilah YLKI.

Oleh karena itu, tambah Tulus, YLKI mendesak Kemenhub dan pemerintah daerah, untuk segera memperbaiki pelayanan agkutan umum.

“Sebagai public services, adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan angkutan umum. Jangan hanya bisa melarang tetapi tidak mampu memberikan solsusi,” tegas Tulus.(helmi)