Angkasa Pura 2

RJ Lino Tersangka Korupsi, Komjen Buwas Puas

Aksi Polisi DermagaSabtu, 19 Desember 2015
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Budi Waseso memberi hormat seusai upacara kenaikan pangkat perwira tinggi di Mabes Polri, Jakarta

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino sebagai tersangka korupsi pengadaan crane pelabuhan. Atas keputusan lembaga anti rasuah tersebut Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polri yang sekarang menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (Buwas) merasa puas dan bangga.

“Bagi saya pribadi, ada kebanggaan. Kepuasan bagi saya. Artinya, pekerjaan saya benar walau sekarang (Lino) ditersangkakan KPK, bukan yang saya tangani dulu. Tetapi, itu merupakan bagiannya,” ujar Buwas di Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/12/2015) malam.

Buwas mengatakan, ditetapkannya Lino sebagai tersangka oleh KPK membuktikan bahwa unsur pidana di tubuh perusahaan itu benar ada seperti yang diduga saat dirinya menjabat Kepala Bareskrim Polri.

Terlebih lagi, menurut Buwas, pengusutan perkara dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010 yang menjerat Lino berawal dari pengusutan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Pengusutan itu, lanjutnya, dilakukan ketika dirinya menjabat Kepala Bareskrim Polri.

“Yang saya tangani dulu, sekarang memang akhirnya ke sana (KPK) semua,” ujar Buwas seperti dilansir kompas.com.

Buwas menambahkan, sebenarnya ada beberapa kasus lagi terkait perusahaan itu. Ia berharap penegak hukum, baik KPK maupun Polri, untuk tidak lama-lama menetapkan tersangka perkara tersebut.

“Ada beberapa case di Pelindo II. Sebenarnya bisa, enggak perlu lama-lama. Yang penting ketulusan bekerja, data dan fakta sebagai alat bukti, sudah cukup,” ujar Buwas.

KPK menetapkan Lino menjadi tersangka kasus dugaan pengadaan QCC tahun 2010.

Data awal kasus itu didapat dari serikat pekerja Jakarta International Container Terminal. Mereka telah melaporkan kasus tersebut ke KPK sejak 2012. Badan Pemeriksa Keuangan serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan juga telah menemukan indikasi kerugian negara dalam kasus pengadaan QCC tersebut sekitar puluhan miliar. (aliy)

loading...