Angkasa Pura 2

Babak Baru Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Pelindo 2

Aksi Polisi DermagaSenin, 21 Desember 2015
RJ Lino(1)

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kasus dugaan korupsi di PT Pelindo 2 yang melibatkan oknum Dirut BUMN Itu, RJ Lino memasuki babak baru. Kasus itu sudah ditangani KPK dan penyidik sudah menjerat Lino menjadi tersangka.

“Tugas dan tanggung jawab moral bagi pimpinan KPK yang baru, terutama Basaria Panjaitan, salah satu Ketua KPK untuk memberi dukungan penuh pada lembaga antikorupsi itu,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane di Jakarta, Senin (21/12/2015).

Caranya, lanjut dia, dengan melakukan supervisi agar Polri melanjutkan kesembilan kasus itu.

Jika Polri masih trauma untuk melanjutkannya, jelas, sebaiknya Basaria menyarankan agar KPK mengambil alih kasus itu, sehingga siapapun pejabat yang terlibat atau menjadi backing dibalik kasus korupsi besar itu bisa disapu bersih dan diseret ke pengadilan Tipikor.

Dikatakan, Polri terlihat sempat trauma setelah pencopotan paksa Buwas dari jabatan Kabareskrim akibat manuver elit penguasa pasca Polri menangani kasus Pelindo 2.
Menurut Neta, masalah ni tercium oleh KPK, dan para penyidik KPK yang notabene adalah polisi tidak mau institusinya kehilanngan muka dan kebetulan KPK juga sedang menangani kasas Pelindo 2.

“Maka KPK mengambilalih permainan dan RJ LIno dijadikan tersangka,” sebut Neta.

Tunggu Gebrakan KPK

Apa yang dilakukan KPK ini patut diapresiasi. Selain mampu mengangkat moralitas Polri, publik akan melihat bahwa ada indikasi korupsi di Pelindo 2.

Yang lebih penting lagi, menurut Neta, gebrakan KPK ini akan membuat elit elit kekuasaan yang selama ini melindungi RJ Lino menjadi mundur teratur dan tidak berani lagi cawe cawe melakukan manuver.

“RJ Lino akan dilepas dan dikorbankan. Sebab jika tetap cawe-cawe, bisa jadi mereka yang diangkut juga oleh KPK dan dibawa ke pengadilan Tipikor,” papar Neta.

Momentum ini harus digunakan Polri untuk lebih agresif melanjutkan 9 kasus korupsi yang pernah diungkap Buwas, terutama kasus Pelindo 2, dengan cara menjadikan RJ Lino sebagai tersangka dan kemudian menahannya.

“Dengan demikian Lino tidak akan menghilangkan barang bukti atau mempersulit upaya penyidikan. Selain itu pemerintah bisa segera menonaktifkannya sebagai Dirut Pelindo 2,” kilah Neta.

Kerjasama maksimal KPK dan Polri diperlukan agar kasus kasus korupsi di negeri ini, terutama 9 kasus yang pernah diungkap Buwas bisa dilanjutkan secara maksimal dan semua pejabat yang backing-nya bisa dibawa ke pengadilan Tipikor.

IPW berharap Polri tak perlu ragu-ragu lagi dan Basaria harus menjadi leader supervisi dalam duet KPK-Polri menuntaskan kesembilan kasus korupsi itu.(helmi)