Angkasa Pura 2

PPNS Ditjen Hubla Dilengkapi Perangkat Penegakan Hukum dan Intelijen

DermagaSelasa, 22 Desember 2015
Revo

JAKARTA (beritatrans.com) – Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengubah nomenklatur Sub Direktorat (Subdit) Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PKPPNS) Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). PPNS Ditjen Hubla kini dilengkapi dengan perangkat penegakan hukum dan intelijen. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. PM. 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenhub.

“Berdasarkan Permenhub No. 189 Tahun 2015 itu Subdit PKPPNS berubah menjadi Subdit Penegakkan Hukum atau Gakkum,” kata Kepala Subdit PKPPNS Revolindo T SH, MH, kepada beritatrans.com dan Tabloid Mingguan Berita Trans di Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Berdasarkan Pasal 391 Permenhub No. 189 Tahun 2015 tersebut Subdit Gakkum memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan advokasi diseminasi keselamatan pelayaran, pendampingan hukum dan penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang intelijen dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Revo mengatakan, dengan perubahan nomenklatur tersebut Subdit Gakkum terdiri dari dua seksi yaitu masing-masing Seksi Penegakkan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Intelijen serta Seksi Advokasi dan Diseminasi Keselamatan Pelayaran. Sebelumnya, PKPPNS memiliki dua seksi juga yaitu Seksi Advokasi dan Diseminasi Keselamatan Pelayaran serta Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

“Tugas baru berdasarkan nomenklatur No, 189 Tahun 2015 itu adalah terkait dengan tugas penegakan hukum dan intelijen terhadap tindak pidana pelayaran,” kata Revo.

Artinya, kata Revo, Subdit Gakkum Dit KPLP Ditjen Hubla ke depan dapat langsung melakukan penindakan terhadap para pelaku pidana pelayaran di lautan dalam rangka memberikan jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai fokus utama Kementerian Perhubungan.

“Dengan nomenklatur yang baru itu juga diharapkan peran dan kinerja Dit. KPLP semakin kuat dalam menopang kinerja Kemenhub, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan implementasi program Tol Laut yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla,” ujar Revo. (aliy)

loading...