Angkasa Pura 2

Pemerintah Harus Jelaskan Perihal Dana Simpanan Energi

EnergiKamis, 24 Desember 2015
Ferdinan H

JAKARTA (BeritaTrans.com) -Pemerintah telah mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski terjadi penurunan harga, ada yang menarik adalah pungutan dana energi oleh pemerintah sebesar Rp200/liter.

“Ini bentuk ketidakadilan pemerintah kepada masyarakat karena dilalukan di tengah lemahnya daya beli masyarakat,” kara Direktur Energi Watch Indonesia Ferdinan Hutahaen di Jakarta, Kamis (24/12/2015).

Mestinya, lanjut dia, penurunan harga BBM lebih serius agar lebih mendorong daya beli masyarakat dan tidak mengadakan pungutan seperti yang diumumkan.

Mengapa pemerintah kita katakan tidak adil? Menurut Ferdinan, karena ketika harga minyak mentah tinggi, pemerintah justru tidak memungut dana energi dari para kontraktor kerja sama disektor migas, termasuk pemerintah tidak menyisihkan bagian hasilnya dari harga minyak mentah sebagai dana energi.

“Mengapa sekarang ketika harga minyak rendah malah publik yang dibebankan dengan dana energi,” tanya Ferdinan lagi.

Dasar hukumnya adanya pungutan itu energi yaitu UU No.30/2007 tentang Energi. “Tapi yang paling menjadi pertanyaan sekarang adalah momentnya yang belum tepat,” papar Ferdinan.

Artinya, papar Ferdinan belum waktunya rakyat dibebani pungutan baru yang malah lebih besar jadinya dari jumlah penurunan.

Dalam perhitungan EWI, harga premium akhirnya hanya turun Rp150/liter sementara pemerintah dapat Rp200/liter di luar keuntungan yang didapat Pertamina dari harga keekonomian.

“Ini namanya tidak berkeadilan sosial antara pemerintah dengan rakyatnya. Yang kedua, mekanisme penampungan dana ini seperti apa,” cetus Ferdinan.

Pertanyaan berikutnya, menurut Ferdinan lantas disimpan oleh siapa? Di rekening mana? Peruntukannya bagaimana?

“Semua ini harus jelas dipublikasikan. Yang ketiga, dana ini juga disebut sebagai dana stabilisasi jika minyak naik, apakah BBM tidak akan naik jika terjadi kenaikan harga minyak dunia hinga batasan kenaikan Rp200/ltr BBM,” tuntut Ferdinan.
Dasar Hukumnya Apa

Jika dana stabilisasi, dasar hukumnya apa? Ini juga belum jelas. “Yang keempat adalah harus jelas juga disampaikan oleh Pemerintah dari Rp200/liter itu berapa yang untuk dana energi berapa yang untuk dana stabilisasi harga BBM,” kilah Ferdinan.(helmi)

loading...