Angkasa Pura 2

Pakar: Pembangunan Jalan Tol Harus Diimbangi Transportasi Umum

KoridorRabu, 30 Desember 2015
buruh tutup jalan tol

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pembangunan jalan tol di Tanah Air boleh saja dilakukan. Indonesia memang sangat membutuhkan untuk mendukung pembangunan dan pemerataanya.

“Fakta membuktikan, pembangunan jalan tol mampu menghela perekonomian di daerah dan memperlancar arus logistik,” kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang, Djoko Setijowarno, ST, MT di Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Kendati begitu, menurut Djoko, pembangunan jalan tol di Tanah Air harus disertai dengan pembangunan sarana transportasi umum untuk bisa mengimbangi hasrat masyarakat membeli dan menggunakan kendaraan pribadi di jalan raya.

Seperti diketahui, jelas pakar transportasi itu, kondisi angkutan umum di berbagai daerah termasuk Kota Jakarta sangat buruk. “Kelaikan angkutan rendah, bahkan pengusaha hampir tak mampu meremajakan armadanya,” kilah dia.

Jika angkutan umum tetap tak berday seperti sekarang, ditambah pembangunan jalan tol yang massif, menutut Djoko, maka masyarakat justru beralih menggunakan kendaraan pribadi.

Bagi kelompok kurang mampu, ramai-ramai menggunakan sepeda motor untuk mendukung aktivitasnya sehari-hari. Padahal, semua itu rawan memicu kemacetan lalu lintas, bahkan kecelakaan sampai menelan korban jiwa.

Sementara, kemacetan lalu lintas termasuk di ruas jalan tol sangat parah. Kemacetan menjadi pemandangan sehari-hari di ruas tol Jakarta. “Jalan berbayar yang seharusnya bebas hambatan itu sama saja macet,” sebut Djoko.

Dalam hal ini, terang Djoko, butuh kepedulian dan keberpihakan pemerintah baik pusat atau daerah untuk memberdayakan angkutan umum.

“Pemerintah harus memberdayakan angkutan umum, karena sangat dibutuhkan rakyat kelas menengah bawah. Dalam kondisi buruk seperti sekarang, angkutan umum selalu penuh sesak terutama pada pagi dan sore hari,” papar Djoko.

Masyarakat dengan sangat terpaksa harus naik kendaraan umum meski tak laik atau sangat buruk kondisinya. “Pasalnya, tak ada pilihan lain yang lebih baik. Sementara, mereka harus berangkat kerja ke kantor,” terang Djoko.

Tak Masuk Program Pilkada

Tapi sayang, menurut Djoko, jarang ditemui ketika kampanye pilkada ada program calon kepala daerah untuk menata transportasi umum.

“Hampir tidak ada calon kepala daerah yang sejak awal serius akan membangun transportasi umum di daerahnya. Kalaupun ada, realisasinya sangat lemah di lapangan,” tandas Ketua MTI Jawa Tengah itu.

Menata transportasi umum, lanjut Djoko, merupakan program “kurang gizi”, penuh intrik dan konflik, sehingga tidak disukai calon kepala daerah, bahkan pejabat kepala daerah yang sedang berkuasa.

“Lebih baik membangun jalan raya. Bisa mendapatkan “bagian” dan langsung diterima instan. Tak aneh jika tak banyak dari mereka yang mempunyai program penataan angkutan umum tersebut,” kilah Djoko.(helmi)

loading...
Terbaru
Terpopuler
Terkomentari