Angkasa Pura 2

Kemenhub Terbitkan PM No.186/2015 Tentang Pelayanan Pengujian Personel Penerbangan

KokpitKamis, 31 Desember 2015
Barata

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan menerbitkan PM No.186 Tahun 2015 tentang Penunjukan (Designated) Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan yang ditetapkan tanggal 30 November 2015 dan diundangkan pada 4 Desember 2015.

“Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menhub No. PM 186 Tahun 2015 adalah Balai Kesehatan Penerbangan (yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Perhubungan Udara) dan Badan Hukum Indonesia dan yang telah mendapat penunjukan melaksanakan pengujian kesehatan personel penerbangan,” kata Kapuskom Publik Kementerian Perhubungan JA Barata dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (31/12/2015).

Dikatakan, kebijakan ini diterbitkan untuk meningkatkan pelayanan pengujian kesehatan personel penerbangan di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya badan hukum yang ingin mendapatkan surat keputusan penunjukan sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel, harus memenuhi syarat administrasi, substansi, dan teknis, serta mengajukan permohonan sebagai penyelenggara pengujian kesehatan personel kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Selain itu, menurut Barata, juga mengisi form Checklist Audit Designated sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri tersebut.

Persyaratan administrasi yang dimaksud meliputi modal setor minimal Rp50 miliar, NPWP, izin usaha, AD/ART atau Struktur Organisasi, sertifikat kepemilikan, sertifikat AMDAL, sertifikat ISO, dan staf administrasi.

Sementara, tambah Barata, persyaratan substansi yang harus dipenuhi meliputi izin praktek penyelenggara pengujian kesehatan dan sistem informasi kesehatan.

Sedang yang dimaksud dengan persyaratan teknis yaitu, meliputi sarana penguji kesehatan personel (gedungnya terpisah dengan sarana pemeriksaan orang sakit), fasilitas pemeriksaan, Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengujian kesehatan personel, Dokter Penguji Kesehatan Personel (Designated Medical Examiner/DME) yaitu Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangangan (Sp.KP) atau Dokter Flight Surgeon (FS) yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan penerbangan untuk melakukan pengujian kesehatan.

Dalam Peraturan Menteri tersebut, papar Barata juga diatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan Surat Keputusan Penunjukan Penyelenggara Pengujian Kesehatan apabila Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, langkah pencabutan tanpa proses peringatan sebagai Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel dikenakan apabila terbukti melakukan malpraktek dan memalsukan dokumen kesehatan. “Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 186 Tahun 2015 ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan,” tegas Barata.(helmi)

loading...