Kapolri Harus Turun Tangan Atasi Bentrokan Warga Di Ternate Maluku Utara

  • Oleh :

Selasa, 12/Janu/2016 15:05 WIB


JAKARTA (BeritaTrans.com) - Kapolri perlu mencermati situasi di kota Ternate, Maluku Utara yang saat ini kian panas pasca tewasnya dua warga akibat ditembak peluru tajam saat polisi membubarkan bentrokan antara dua kelompok pemuda. Kondisi Ternate saat ini berpotensi menjadi kerusuhan dan kekacauan besar, jika tidak segera disikap Jakarta. Apalagi dalam penanganan bentrokan itu polisi cenderung melanggar SOP (Standar Operasional Polisi), kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane di Jakarta, Selasa (12/1/2016).IPW melihat, lanjut dia, kemarahan terhadap aparat kepolisian di Ternate tidak hanya muncul dari masyarakat, tapi juga dari kalangan TNI yang merasa tersinggung atas sikap dan pernyataan Kapolres Ternate AKBP Kamal Bachtiar. Sikap tersinggung jajaran TNI ini terungkap saat Danrem 152 Babullah Ternate Kolonel Inf Syafrial melakukan jumpa pers 11 Januari 2015 kemarin, sebut Neta. Saat itu, papar Neta, Danrem mengatakan tidak terima dengan pernyataan Kapolres tentang tertembaknya sejumlah warga, yang seolah menuding TNI sebagai pelakunya.Sementara warga Ternate hingga Senin masih memblokir jalanan sebagai sikap protes dan menuntut agar kasus penembakan yang menyebabkan 2 warga tewas dan 3 lainnya luka segera diungkap dan pelakunya diproses secara hukum. Jika situasi Ternate ini tidak segera diantisipasi dikhawatirkan akan terjadi konflik dan bentrokan yang lebih besar, baik antar warga dengan polisi maupun polisi dengan TNI, papar Neta.Jika bentrokan kembali terjadi Kapolri harus segera mencopot Kapolres Ternate maupun Kapolda Maluku Utara dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu, terang Neta.Untuk itu IPW mendesak agar Komnas HAM dan Propam Polri menurunkan tim untuk mengusut kasus tertembaknya sejumlah warga di Ternate. Penembakan itu terjadi saat aparat kepolisian membubarkan bentrokan antar dua kelompok pemuda di Jalan Baru Toboko Pantai, Ternate pada 10 Januari 2016 kemarin. Komisi III DPR perlu juga mendesak Kapolri segera mencermati situasi di Ternate agar konflik yang lebih besar tidak terjadi. Selain itu pelaku penembakan terhadap warga diusut tuntas, dan kesalahan SOP oleh polisi dalam menangani bentrokan itudiproses Mabes Polri, tegas Neta.(helmi)

Tags :