Angkasa Pura 2

SCI Apresiasi Kemenhub Percepat Penyerapan Anggaran

Dermaga Emplasemen KoridorSenin, 18 Januari 2016
Setijadi_SCI_edit

JAKARTA (beritatrans.com) – Supply Chain Indonesia (SCI) mengapresiasi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang berencana mempercepat proses penyerapan anggaran.

“Hal ini sangat penting, terutama untuk pembangunan infrastruktur transportasi yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pembangunan, operasionalisasi, sampai perolehan kemanfaatannya,” kata Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi melalui keterangan tertulis yang diterima beritatrans.com dan Tabloid Mingguan Berita Trans di Jakarta, Senin (18/1/2016).

Setijadi mengatakan, Inefisiensi logistik Indonesia tergambar dari biaya pengiriman berbagai komoditas yang lebih tinggi dibandingkan biaya pengiriman dari negara lain. Misalnya, biaya pengiriman daging sapi dari NTT ke Jakarta sekitar Rp 3.000/kg, sementara dari Australia hanya sekitar Rp 700/kg. Contoh lain, biaya pengiriman ikan dari Ambon ke Surabaya rata-rata Rp 1.800/kg, sedangkan dari China rata-rata Rp 700/kg.

Kondisi infrastruktur Indonesia tercermin juga dari laporan “The Global Competitiveness Index 2015–2016” yang disusun oleh World Economic Forum. Dari hasil penilaian terhadap 144 negara, infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 62. Di antara negara-negara ASEAN, peringkat tersebut di bawah Singapore (peringkat 2), Malaysia (24), dan Thailand (44).

“Salah satu penyebab inefiesiensi itu adalah masalah infrastruktur, baik terkait dengan ketersediaan dan penyebarannya, maupun kapasitas yang berdampak terhadap ekonomi skala (economies of scale) yang dapat dicapai,” kata Setijadi.

Supply Chain Indonesia merekomendasikan strategi implementasi pembangunan infrastruktur dalam jangka pendek pada tahun 2016:

a.       Koordinasi antar kementerian dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.

b.       Pembangunan infrastruktur transportasi diarahkan ke pembangunan transportasi multimoda dengan transportasi laut sebagai backbone.

c.       Pengelolaan infrastruktur harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan good corporate governance (GCG) untuk menghindari inefisiensi dalam proses pelayanan infrastruktur, terutama di pelabuhan.

d.       Pengembangan sistem logistik berbasis komoditas dan wilayah dengan mengacu kepada sistem logistik secara nasional dengan dukungan kementerian/lembaga terkait dan pemda setempat.

“Untuk jangka menengah dan panjang, Pemerintah perlu segera mematangkan konsep Tol Laut sebagai strategi peningkatan efisiensi logistik nasional,” katanya.

Pemerintah diharapkan dapat membuat Rencana Induk tersebut pada tahun 2016 ini agar bisa segera menjadi acuan bagi para pihak dalam proses implementasinya. (aliy)