Angkasa Pura 2

Miskinkan Petani, Presiden Jokowi Harus Cabut PP Penghimpunan Dana Perkebunan

Another News Lingkungan & KehutananSelasa, 19 Januari 2016
160533_07421924062015_jokowi-jk-foto-t

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Indonesia CPO Watch mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut PP Penghimpunan dana perkebunan yang menyengsarakan Petani sawit. Kebijakan yang dimaksudkan untuk memperkuat industri dan produksi beofuel, ternyata tidak pernah terjadi.

“Kebijakan pungutan Supporting Fund CPO sebesar 50 US$ yang diambil dari setiap 1 ton CPO yang akan dieksport, ternyata hanya akan menguntungkan 4 perusahaan perkebunan sawit terbesar di Indonesia seperti PT Wilmar, PT Smart , Salim Group Dan Group AstraAgri,” kata Bartholomeus Anikus, Ketua Umum Indonesia CPO Watch di Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Begini keuntungan dan akal-akalan mereka ketika mengusulkan pada pemerintah dihadapan Menko Perekonomian Sofyan Djalil perlunya dibuat peraturan pungutan eksport CPO yang bukan masuk kategori pungutan pajak yang masuk ke Ditjen Pajak .

“Tetapi dihimpun di Badan Layanan Umum (BLU) dimana mereka punya hak menempatkan wakilnya untuk duduk di BLU yang bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP),” kata Anikus lagi.

Menurutnya, dana yang dihimpun dari pungutan eksport CPO tersebut akan disalurkan lebih banyak untuk subsidi produsen biodiesel dari minyak CPO yang mana ke empat group bisnis tersebut yang paling besar memproduksi biodiesel dan paling besar memiliki perkebunan di Indonesia .

Jadi, sama saja kebijakan pungutan Eksport CPO yang sudah dibuat Peraturan Pemerintah yaitu (PP) No. 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Pemanfaatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

“Dampaknya pada penurunan pendapatan dan kemampuan pembayaran kredit para Petani Plasma Sawit Dan Petani sawit Mandiri ,” kilah Anikus.

Skenario Busuk
Skenario busuk lahirnya PP Penghimpunan Dana Perkebunan dari Eksport CPO bisa jadi merupakan cara perusahaan perusahaan pemilik kebun sawit terbesar untuk menguasai kebun kebun sawit milik Petani Plasma dan Mandiri .

Sebab dengan dibebankannya pungutan eksport CPO sebesar 50 USD maka pemilik Pabrik Kelapa Sawit akan membebankan pada harga beli Tandan Buah Segar Sawit (TBS) yang dihasilkan sebagian dari kebun kebun milik Petani .

“Dengan jatuhnya harga TBS akhirnya Petani tidak bisa membayar kredit kepemilikan kebun Plasma yang dipotong 30 persen setiap penjualan TBS, yang akhirnya petani terpaksa menjual kebun sawitnya pada pemilik kebun Induk,” papar Anikus.

Selanjutnya, tambah dia, Petani kemudian hanya menjadi buruh perkebunan dengan Upah murah. Jadi ini agenda busuk mereka melahirkan PP pungutan ekport CPO.(helmi).

loading...