JAKARTA (BeritaTrans.com) - Bentrokan dua Organissasi Kepemudaan (OKP) terjadi di Medan pada 30 Januari 2016, dipicu oleh aksi konvoi puluhan anggota ormas tertentu di kota itu. Di sisi lain, wibawa aparat keamanan khususnya Kapolresta Medan dan Kapolda Sumatera Utara (Sumut) rendah dan tidak mampu mendeteksi bakal terjadinya bentrokan yang menelan korban jiwa tersebut.Semua itu bermula tidak berwibawanya Kapolresta Medan maupun Kapolda Sumut. Implikasinya, kedua massa OKP tidak terkendali dan bersikap seenaknya membuat resah masyarakat serta mengganggu situasi kamtibmas di daerah tersebut, kritik Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S.Pane di Jakarta, Minggu (31/1/2016).Dari kronologis yang dihimpun IPW, menurut Neta, bentrokan ini terjadi akibat aparat kepolisian membiarkan salah satu kelompok OKP melakukan konvoi tanpa ada pengawalan aparat keamanan. Padahal semua orang di Sumut tahu persis bahwa antara Pemuda Pancasila dan IPK adalah musuh bebuyutan, yang selalu bertikai sejak lama. Tapi kenapa Kapolresta Medan dan Kapolda Sumut membiarkan salah satu OKP itu konvoi tanpa pengawalan aparat, kilah Neta.Lantas, papar IPW, Apakah pihak kepolisian tidak tahu jika OKP itu akan bergerak. Dimana intelijen kepolisian dan apa kerja mereka jika tidak mampu mendeteksi manuver yang akan dilakukan OKP tersebut. Padahal konvoi itu melibatkan 160 orang, 10 mobil, dan 60 sepeda motor, dan mulai bergerak pukul 15.15 dari kawasan Jl Krakatau menuju Jl Pelajar. Konvoi ini juga melintas di Jl Thamrin di dekat markas PP, sebut Neta. Disinilah, menurut Neta akhirnya terjadi bentrokan hingga gelombang massa terpecah ke Jl Asia, Jl Sutrisno, Jl Pandu, Jl Semarang dan Jl Surabaya. Sejumlah mobil dihancurkan dan sepeda motor dibakar. Ironisnya tidak ada polisi yang mengendalikan situasi, padahal kekacauan ini terjadi di pusat bisnis kota Medan. Kantor MPW PP Sumut diserang dan dilempar bom Molotov hingga terbakar. Setelah situasi kacau baru terlihat Waka Polda Sumut Brigjen Adhi P turun ke lokasi, tandas Neta.(helmi)