Angkasa Pura 2

Puskepi: Ahok Hendaknya Berani Batasi Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Energi KoridorSelasa, 2 Februari 2016
Ahok

JAKARTA (BeritaTrans.com) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seharusnya berfikir panjang dulu sebelum keluarkan pendapat ke publik. Untuk menata lalu lintas dan kemacetan di Jakarta pun harus bijak, karena semua akan kembali pada pendapatan asli aerah (PAD) sekaligus berpotensi memicu masalah sosial lainnya.

Sebagai Gubernur Jakarta, selayaknya Ahok tahu itu dan bisa mengatasinya dengan bijak. “Semua pernyataan beliau hendaknya didasarkan pada hukum dan UU,” kritik Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Selasa (2/2/216) malam.

Dia melanjutkan, Ahok saat ini adalah warga utama di DKI Jakarta. “Sebagai Gubernur seharusnya dia bicara merencanakan membuat keputusan dan kebijakan harus berdasarkan peraturan Undang-Undang,” kritik dia lagi.

Jika ia ingin menata kendaraan di Jakarta, jelas pengamat energi itu pula, seharusnya Gubenur DKI Jakarta itu berani membatasi pendaftaran kepemilikan kendaraan di Jakarta. “Tapi dia harus tahu bahwa lebih dari 50 persen Pendapat Asli Daerah DKI Jakarta bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” terang Sofyano.

Nah disini, tambah Puskepi, publik bisa menguji keseriusan Ahok mengatasi masalah kendaraan dan polusi di Jakarta. Ahok seharusnya paham bahwa premium itu sudah tidak disubsidi Pemerintah.

“Jadi penggunaan Premium oleh masyarakat DKI Jakarta, itu sama sekali tidak membebani keuangan Pemerintah,” tegas Sofyano lagi.(helmi)