Angkasa Pura 2

Wacana Ahok Melarang Penjualan Premium Bisa Beratkan Rakyat Jakarta

Energi KoridorRabu, 3 Februari 2016
SPBU Premium

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai janggal dan cenderung menyederhanakan masalah. Premium itu merupakan jenis BBM tertentu yang diatur dan didistribusikan sesuai amant UU APBN.

Aneh jika Ahok merencanakan melarang penjualan BBM jenis Premium di wilayah DKI Jakarta. 
“Usulan itu terkesan bodoh, sampai tidak tahu bahwa premium sudah tidak disubsidi Pemerintah. Jadi apa dasarnya dia melarang Premium di wilayah DKI Jakarta,” tanya Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Indonesia (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Kalau dia larang solar subsidi dijual di Jakarta itu masih tepat, lanjut dia, karena solar masih ada muatan subsidi dari Pemerintah atau APBN.  “Sementara, BBM jenis Premium itu sudah tidak disubsidi lagi,” kilah Sofyano. 

Dengan kata lain, menurut Puskepi, publik bisa saja menilai bahwa mantan Bupati Balitung Timur ini, lama lama semakin “nyinyir” dan tidak berdasar omongannya.

Bukan tidak mungkin, papar Sofyano, rencana membuat kebijakan yang justru akan membebani rakyat wilayah DKI Jakarta. “Jika BBM premium langka, maka harga naik dan rakyat harus membeli BBM yang harganya lebih mahal dari BBM Premium,” kilah dia.

Langkah Pertamina
Disebutkan Sofyano, langkah Pertamina yang telah menyiapkan beberapa jenis BBM antara lain Premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax plus dan Pertadex, sudah cukup baik.

“Pertamina sudah menyiapkan beberapa alternatif BBM. Rakyat bisa memilih. Itu lebih fair dan adil bagi rakyat. Jadi jika Premium dipaksa dihapus oleh Ahok, itu dapat dinilai‎ sebagai jebakan batman terhadap Pertamina karena pada akhirnya Pertamina bisa jadi sasaran amuk publik karena Pertamina adalah ujung tombak dalam penyediaan BBM di negeri ini,” terang Sofyano. 

Kalau Ahok anti subsidi BBM, kilah Puskpi, maka harusnya Gubernur DKI Jakarta itu membuat Perda khusus  yang melarang premium dan solar subsidi dipakai oleh pegawai Pemda DKI Jakarta dan BUMD serta seluruh kendaraan umum di wilayah DKI.

“Haruskan mereka  mengunakan pertamax atau pertalite.  Tapi, jangan terapkan larangan itu  ke masyarakat DKI Jakarta secara total,” urai Sofyano. 

Sebaliknya, jika premium dianggap menimbulkan polusi dan berbahaya bagi lingkungan, Ahok sebagai Gubernur  Jakarta seharusnya bisa membuktikan dengan data berapa banyak penduduk DKI Jakarta yang sakit atau rusak paru parunya atau jadi TBC karena hirup gas buang yang berasal dari Premium.

“Premium sudah dipakai puluhan oleh rakyat di negeri ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan belum pernah merilis berbahayanya penggunaan BBM Premium dan mengapa Pemerintah selama ini menjual premium,” tanya Sofyano.

Jadi jika Ahok tidak  punya data atau hasil survey  yang akurat bahwa premium berbahaya dan kemudian dia melarang premium beredar di Jakarta, maka sebagai Gubernur Jakarta itu akan dinilai publik,  asal ngecap,” tegas Sofyano.(helmi)

loading...