Angkasa Pura 2

Pemerintah Terapkan Manajemen Risiko Tunggal Untuk Tekan Dwelling Time dan Kepastian Perijinan Impor/Ekspor

DermagaKamis, 4 Februari 2016
IMG_20160206_202901

JAKARTA(beritatrans.com)– Pemerintah akan menerapkan Indonesia Single Risk Management (Management Risiko Tunggal) secara bertahap.
Tujuannya untuk mempercepat pelayanan kegiatan impor /ekspor sekaligus menekan dwelling time di pelabuhan dan memberikan kepastian waktu serta biaya bagi pengusaha dalam mengurus perijinan impor/ekspor.

Demikian inti penjelasan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi , Deputi Menko Perekonomian bidang koordinasi perniagaan dan industri Eddy Putra Irawadi, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Made Dana Tangkas serta pejabat dari Kementerian Perdagangan dan pengelola Indonesia Single Window (INSW ) di Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Penerapan Indonesia Single Risk Managemet dengan memperluas fungsi INSW ini dilakukan secara bertahap. April 2016 dilakukan tahap informasi tunggal tentang stake holder (importir/eksportir) atau single stake holder information , Agustus 2016 tahap penilaian terhadap profile stake holder (importir/eksportir) atau single stake holder profile dan Aguatus 2017 pelaksanaan manajemen risiko tunggal secara terintegrasi atau single integrated risk management.

Setelah Indonesia Risk Management diberlakukan penuh 2017 , ekspotir /importir dalam mengurus perijinan tidak perlu lagi mengajukan ijin ke 15 kementrian lembaga (KL) .Tapi cukup diajukan ke tempat sudah ditetapkan semua instansi terkait dengan perijinan tersebut akan memberikan respon.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan bagi pengusaha importir/eksportir kinerejanya makin baik (low risk) akan dimasukkan dalam jalur prioritas (barangnya tidak diperiksa). Sekarang tercatat 112 perusahaan jalur prioritas (barang tanpa diperiksa) dan tahun ini diharapkan jadi 200 perusahaan
(wilam)

loading...