JAKARTA (BeritaTrans.com) -Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Fajar Doni mengatakan idealnya untuk penimbunan kontainer berstatus less than container load (LCL) dibangun fasilitas Container Freight Station (CFS) dilengkapi CCTV untuk memudahkan pegawasan petugas Bea dan Cukai.Container berstatus LCL yaitu petikemas brisi barang yang penerimanya (consignee) lebih dari satu orang. Fajar mengatakan rencana pengadaan fasilitas CFS untuk kontainer LCL kita masukkan dalam program penataan Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Tapi tentu harus didukung oleh Pelindo II sebagai pemilik lahan dan pengelola TPS, katanya kepada BeritaTrans.com dan tabloid mingguan BeritaTrans , kemarin.Dia menambahkan tempat penimbunan petikemas LCL saat ini berada di bebeapa lokasi lini II Pelabuhan Tanjung Priok. ."Jumlahnya tidak banyak sekitar 2.500 TEUs /bulan sebaiknya ditimbun di satu tempat saja (CFS)", katanya. Menurut pemantauan beritatrans.com tarif jasa pelayanan barang pada petikemas LCL di Lini II Pelabuhan Tanjung Priok sering dikeluhkan pemilik barang /importir karena besarnya melebihi tarif yang dipakai Perusahaan Bongkar Muat (PBM) anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) yang berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok.Misalnya, untuk komponen delivery tarif lini II Rp 200 ribu /m3. Sementara tarif APBMI untuk komponen sama hanya Rp28.037. Tarif mekanis (cargo doring) di lini II Rp 250 ribu/m3 tarif APBMI Rp 38.366. Cargo shifting di lini II Rp 200 ribu/m3. Sementara di APBMI tidak ada komponen tersebut.Fajar Doni mengatakan soal penertiban tarif bukan domain Bea dan Cukai. Itu urusan Kantor Otoritas Pelabuhan (OP). "Bagi kita tarif harus transparan dan tidak merugikan importir." Masih pemantauan beritatrans.com, container LCL juga rawan dimanfaatkan pihak tak bertanggungjawab untuk melakukan aksi penyelundupan. Buktinya belum lama ini penyelundupan 16,81 kg shabu memanfaatkan container LCL.(wilam)