Angkasa Pura 2

Puskepi: Penetapan Harga BBM Nonsubsidi Aneh dan Membingungkan

Energi KoridorKamis, 4 Februari 2016
SPBU Pertamax

JAKARTA (BeritaTrans.com) -Undang-Undang No.22 Tahun 2001 (UU Migas) mengamanatkan Pemerintah hanya wajib menetapkan harga BBM terkait kepentingan golongan tertentu. Penafsiran atas pasal terkait harga terhadap golongan masyarakat tertentu yang diatur dalam UU itu, sudah dilaksanakan Pemerintah dengan menetapkan harga BBM jenis solar bagi kendaraan angkutan umum tertentu, yang di subsidi Pemerintah.

Penetapan harga BBM yang tidak disubsidi Pemerintah harus dimaknai harganya diatur dan ditetapkan oleh badan usaha yang bersangkutan, sebagaimana yang terjadi pada harga bahan bakar khusus (setara pertamax dan supernya shell) yang selama ini diatur dan ditetapkan oleh badan usaha seperti Pertamina (BUMN) dan oleh SPBU asing Shell dan Total.

“Namun pada pelaksanaan terkait BBM non subsidi jenis Premium, ternyata Pemerintah ini bersikap aneh,” kata Sofyano Zakaria, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) kepada BeritaTrans.com di Jakarta Rabu,(3/2/) malam.

Menurutnya BBM Premium sudah jelas ditetapkan Pemerintah sebagai BBM non subsidi atau Bahan Bakar Khusus sejenis Pertamax yang dijual SPBU asing di negeri ini, ternyata harganya masih diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Jika terhadap bbm non premium seperti Pertalite, Pertamax, Pertadex, harganya diatur dan ditetapkan oleh Badan Usaha, tetapi ternyata untuk BBM jenis Premium, harga serta margin usahanya kok tetap diatur oleh Pemerintah. Ini sangat jelas dipahami bertentangan dengan UU yang berlaku terkait hal tersebut, ujar Sofyano lagi.

Namun pengadaan dan distribusi BBM jenis Premium‎, pada kenyataannya masih sepenuhnya dikelola dan ditangani oleh Pertamina. Hal ini tidak serta merta berarti ketika hal itu dikelola BUMN maka harga jualnya harus tunduk kepada keputusan pemerintah.

Tiket Garuda Tak Diatur

Ditambahkan Sofyano, contoh lain yang kasat mata yang sudah diketahui publik selama ini, misalnya terkait harga jual tiket pesawat udara yang dijual oleh BUMN Garuda.

Harga tiket pesawat Garuda Indonesia tidak diatur dan ditetapkan Pemerintah. Jika Pemerintah beralasan bahwa Pertamina adalah BUMN yang harus menjalankan misi sosial pemerintah kenapa hal ini tidak diberlakukan juga terhadap harga jual tiket pesawat udara yang dilakukan BUMN Garuda.

Kenyataannya rakyat di negeri ini sangat tahu bahwa harga tiket pesawat Garuda Indonesia lebih mahal dari harga yang dijual maskapai penerbangan swasta lainnya,” tutur Sofyano.

Disinilah sangat terkesan bahwa Pemerintah telah bersikap mendua dan membingungkan. BBM non subsidi tetapi harganya ditetapkan oleh Pemerintah.

Sementara pada harga BBM non subsidi lainnya seperti BBM jenis Super yang dijual spbu asing dinegeri ini, ternyata selama ini ditetapkan dan diatur oleh pihak asing itu sendiri. Membingungkan bukan, tegas Direktur Puskepi ini.(helmi)

loading...