Angkasa Pura 2

KSPI Peringatkan Masuknya Investasi dan Pekerja China Ke Indonesia

SDMJumat, 5 Februari 2016
wn asal china

JAKARTA (BeritaTrans.com) — Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperingatkan Pemerintah untuk berhati-hati dengan masuknya aneka investasi dari China. “China memiliki kebijakan dan tujuan untuk memasukkan pekerja tanpa keterampilan (unskilled labour) ke negara-negara tempat mereka berinvestasi,” kata Said di Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Sementara itu, lanjut dia, negara lain, seperti Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa yang berinvestasi di Indonesia, tidak memiliki kebijakan tersebut.

Said Iqbal, menilai ada anomali kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pabrik yang lama beroperasi banyak yang tutup dan memberlakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Di sisi lain, investasi dengan investor China diberi kemudahan.

Menurut dia, dampak dari longgarnya kebijakan pemerintah adalah masuknya puluhan ribu pekerja ilegal dari China. “Para pekerja itu rata-rata terdapat di daerah Pandeglang di Banten, Sulawesi Tenggara, Buleleng di Bali, dan Kalimantan,” papar Said.

Seperti diberitakan sebelumnya, catatan KSPI menunjukkan, sejak Januari 2016, jumlah pekerja Indonesia yang terkena PHK mencapai 8.000 orang. Rinciannya, Panasonic dan Toshiba merumahkan 2.145 orang.

Lalu, perusahaan elektronik Korea, Samoin, merumahkan 1.166 karyawan. Starlink merumahkan 452 karyawan. Selain itu, PHK yang terjadi di industri perminyakan berimbas pada 5.000 orang.

Jika pemerintah tidak mengambil langkah tanggap, Ikbal mengatakan, maka nasib 50.000 pekerja Indonesia akan terancam oleh PHK.

Tahun lalu, pemerintah sudah membantah isu serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia.

70.000 Orang Pekerja Asing

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menyatakan, total pekerja asing di Indonesia lebih kurang hanya 70.000 orang.

Jumlah ini sangat sedikit dibanding angkatan kerja di dalam negeri yang berjumlah 129 juta jiwa, dengan total penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa.

“Itu artinya, perbandingan dengan tenaga kerja asing 0,1 persen saja tidak ada. Kalau dikatakan ‘serbuan’, ini dari mana ‘serbuan’-nya,” tegas Hanif.(hel/kom)

loading...